Kasus Tambang Ilegal Berkaitan dengan Politik Perebutan Kekuasaan atau Balas Dendam Ferdy Sambo?

“Nah Pak Mahfud pun diharapkan ini, karena Pak Mahfud kan Menko Polhukam yang mengkoordinir Polri. Sebagaimana pada peristiwa Sambo, beliau lah yang banyak berperan. Ini juga harus didorong,” ucapnya.

Maka dari itu, Susno meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak perlu takut mengusut dugaan gratifikasi atau uang koordinasi kegiatan tambang batu bara ilegal yang diberikan kepada Kepala Bareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto.

Hal itu terungkap seperti yang disampaikan mantan Anggota Satuan Intelkam Polresta Samarinda, Aiptu (purn) Ismail Bolong melalui videonya yang sempat beredar di media sosial.

Selain itu, keterangan Ismail Bolong juga tercatat dalam laporan hasil penyelidikan (LHP) Divisi Propam Polri.

"Jangan takut mengorbankan misalnya kalau benar, ini akan mengenai petinggi-petinggi Polri. Enggak apa-apa. Dengan berani menindak itu, justru grade Polri akan naik. Masyarakat akan mengatakan, wah tidak main-main Kapolri ini. Siapapun yang bersalah, berapapun bintangnya, dia tindak," ungkapnya.

Bahkan, Susno sepakat dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bahwa pengusutan kasus tambang Ismail Bolong ini perlu melibatkan pihak eksternal untuk membangun kepercayaan publik.

"Bila perlu, apa yang dikatakan Pak Mahfud, bagus kalau misalnya melibatkan pihak luar untuk memeriksa. Karena untuk menambah kepercayaan masyarakat pada Polri. Kalau Polri periksa Polri nanti ada keraguan, apalagi kondisi saat ini. Sudahlah, terbuka saja pihak manapun silahkan. Yang penting, sesuai standar hukum yang berlaku," pungkasnya.