Serahkan Memori Banding Terdakwa Rahmat Effendi, KPK Harap Majelis Hakim Putuskan Hasil Sesuai dengan Tuntutan Tim Jaksa

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah menyerahkan memori banding bagi terdakwa kasus suap jual beli jabatan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yakni Rahmat Effendi melalui Kepaniteraan Khusus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat. "Jaksa KPK, Siswhandono pada (7/11/2022) telah selesai menyerahkan memori banding Terdakwa Rahmat Effendi melalui Kepaniteraan Khusus Pengadilan Tipikor Bandung," ujar Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (9/11/2022). Ali mengatakan, hal yang menjadi pokok materi banding yang disampaikan Tim Jaksa kepada Majelis Hakil Pengadilan Tinggi itu, antara lain terkait dengan pembuktian dakwaan penerimaan gratifikasi. Tim Jaksa, ucap Ali, meyakini bahwa Rahmat Effendi sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, memiliki peran dalam meminta uang kepada instansi dan perusaahan yang mengurus proyek di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. "Terkait dengan pembuktian dakwaan penerimaan gratifikasi, dimana Tim Jaksa menyakini sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan terkait peran Rahmat Effendi dalam meminta uang kepada instansi dan perusahaan, yang dilakukan secara langsung dan menggunakan jabatan atau kedudukannya selaku Wali Kota Bekasi sehingga instansi dan perusahaan yang diminta bersedia memberikan sejumlah uang," papar dia. Ali melanjutkan, keyakinan Tim Jaksa itu semakin diperkuat dengan adanya pihak lain yang melihat politikus partai Golkar tersebut meminta uang kepada kontraktor pembangunan Masjid Arryasakha. "Pemberian uang oleh pihak lain yang karena melihat yang meminta uang adalah Rahmat Effendi selaku Walikota Bekasi, bukan panitia pembangunan Masjid Arryasakha dan peran panitia hanya sebagai kepanjangan tangan untuk menerima uang," jelas dia. Selain itu, tambahnya, KPK juga meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan uang pengganti sebesar Rp17 miliar yang dibebankan kepada Rahmat Effendi dalam perkara suap dan TPPU ini. "KPK berharap Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan seluruh permohonan banding tersebut dan memutus sesuai dengan tuntutan Tim Jaksa," pungkasnya. Sebagai informasi, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung memvonis Rahmat Effendi dengan pidana penjara selama 10 tahun, ditambah denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan. Selain itu, Majelis Hakim juga memberikan hukuman tambahan bagi Pepen berupa pencabutan hak politik untuk dipilih selama lima tahun setelah menjalani hukuman penjara. Pun, hukuman yang diberikan Majelis Hakim lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang sebelumnya meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung untuk memvonis Rahmat Effendi selama sembilan tahun enam bulan penjara, ditambah denda sebesar Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan. (rpi/ree)

Serahkan Memori Banding Terdakwa Rahmat Effendi, KPK Harap Majelis Hakim Putuskan Hasil Sesuai dengan Tuntutan Tim Jaksa

Berita Terkait

Tanpa Revisi UU Polri, Pengamat Sebut Perpol Rangkap Jabatan Dinilai Picu Polemik Birokrasi

KPK Nilai Kasus Bupati Lampung Tengah Cerminkan Lemahnya Rekrutmen Partai Politik

Momentum Hakordia, KPK Didesak Tuntaskan Dugaan Korupsi Dana CSR BI-OJK

Babak Baru Kasus Sritex! Kejangung Kembali Sita Hotel Mewah Iwan Lukminto di Jaksel

Topik Terkait

Komisi Pemberantasan Korupsi

Kpk

Memori Banding

Suap

Jual Beli Jabatan

Tindak Pidana Pencucian Uang

Tppu

Tindak Pidana Korups

Tipikor

Ali Fikri

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Dpr