Sedang Berlangsung! Sidang Putusan Sela Arif Rachman dalam Kasus Obstruction of Justice

Jakarta - Sidang kasus obstruction of justice atau penghalangan penyidikan masih terus berlanjut. Hari ini, Selasa (8/11/2022) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang kasus obstruction of justice dengan terdakwa Arif Rachman Arifin. Sidang ini digelar dengan agenda putusan sela setelah sebelumnya terdakwa Arif Rachman mengajukan nota keberatan atau eksepsi, namun Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta hakim untuk menolak eksepsi tersebut. “Berdasarkan tanggapan yang telah kami uraikan, maka JPU memohon majelis hakim yang menangani perkara ini untuk menolak seluruh eksepsi atau nota keberatan Arif Rachman Arifin,” ujar JPU, Selasa (1/11/2022), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). JPU juga meminta majelis hakim untuk menerima surat dakwaan JPU karena dinilai telah memenuhi unsur formil dan materiil dan meminta pemeriksaan terhadap terdakwa tetap dilanjutkan. “Menyatakan terdakwa Arif Rachman Arifin tetap berada dalam tahanan,” katanya. Sebelumnya, Pejabat Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan agenda sidang terdakwa Arif Rachman ialah tanggapan jaksa soal nota keberatan di ruang sidang utama. "Sebelum sidang FS dan PC, ada sidang tanggapan jaksa atas eksepsi dari penasihat hukum Arif Rachman," kata Djuyamto seusai dikonfirmasi. Dia menjelaskan setelah sidang terdakwa Arif Rachman, PN Jaksel akan kembali menggelar persidangan Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Senjata Rahasia AKBP Arif Rachman Arifin Terdakwa obstruction of justice AKBP Arif Rachman Arifin menyatakan dalam nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) bahwa apa yang dilakukan telah sesuai dengan perintah atasan, Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo. "Tindakan terdakwa Arif Rachman Arifin yang mendapatkan perintah dari Kadiv Propam saksi Ferdy Sambo telah bersesuaian dengan peraturan administrasi, yaitu Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7/2022," ujar kuasa hukum Arif, Junaedi Saibih saat bacakan eksepsi, Jumat (28/11/2022). Dalam eksepsinya menyinggung soal Beleid termaksud dalam Pasal 11 yang berbunyi bahwa setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan atau menentang atasan dan menyampaikan laporan yang tidak benar kepada atasan. Selain Perpol, Arif juga menyinggung soal Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 6/2017 juga dijadikan instrumen memperkuat tindakan Arif dalam memenuhi perintah Sambo. "Pimpinan unit kerja di lingkungan Div Propam Polri wajib menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan," sebut Junaedi mengutip Perkap. Tersangka Obstruction Of Justice, Brigjen Hendra Kurniawan. (Tim Tvonenews/Julio Trisaputra) Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU, Rabu 18 Oktober 2022 lalu, laptop milik Baiquni yang dipatahkan Arif berisi file rekaman kamera pengintai atau CCTV sekitar rumah Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan. Sebelum mendapat perintah memusnahkan, Arif terlebih dahulu menghadap Sambo ditemani Brigjen Hendra Kurniawan. Saat rangkaian peristiwa obstruction of justice terjadi, Arif menjabat sebagai Wakaden B Ropaminal Divpropam Polri. Sementara usai persidangan, Junaedi Saibih menyatakan bahwa kliennya tidak bisa dihukum karena beralasan menjalankan perintah atasan. Oleh karena itu tidak bisa disebut sebagai kesalahan yang diusut menjadi tindak pidana padahal seharusnya sanksi administrasi. "Sekarang dia sudah melakukan itu semua, itu dianggap sebagai suatu kesalahan? Gak bisa begitu cara menariknya, gitu. Nah ini yang seharusnya ditarik bahwa kalau itu ada dalam proses administrasi. Maka sanksinya pun administrasi," ujarnya. Adapun setelah pembacaan eksepsi, Majelis Hakim akan melanjutkan sidang pada Selasa (1/11/2022) pekan depan dengan agenda tanggapan atas eksepsi penasehat hukum terdakwa. Terdakwa obstruction of justice, Ferdy Sambo dan AKBP Arif Rachman Arifin. (Ist) Sebagai informasi, terdakwa perkara penghalangan penyidikan atau obstruction of justice kasus kematian Brigadir Yosua, Arif Rachman Arifin mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam pembacaan eksepsinya, kuasa hukum Arif Rachman, Junaedi Saibih meminta majelis hakim mengabulkan eksepsinya dan membebaskannya dari dakwaan perkara obstruction of justice. "Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau Setidak-tidaknya tidak dapat diterima karena penyidikan dalam proses penuntutan terdakwa Arif Rachman Arifin dilakukan secara tidak sah," ujar Junaedi Saibih di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat 28 Oktober 2022. Surat dakwaan disebut tim kuasa hukum prematur dan tidak sah sehingga harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. "Membebaskan terdakwa Arif Rachman Arifin dari segala dakwaan penuntut umum dan melepaskan terdakwa Arif Rachman Arifin dari tahanan," kata dia. Selanjutnya, tim kuasa hukum juga meminta agar kliennya dipulihkan harkat dan martabatnya dalam perkara ini. "Memulihkan terdakwa Arif Rachman Arifin dalam harkat dan martabatnya dan membebankan biaya perkara kepada negara atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpandangan lain, maka Kami memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya," ucapnya. Link Sidang Putusan Sela Arif Rachman Arifin Untuk mengikuti sidang putusan sela Arif Rachman Arifin dapat mengikuti link Youtube Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Informasi lebih lanjut juga dapat ikuti link tvOne Live Streaming. (Nsi/kmr)

Sedang Berlangsung! Sidang Putusan Sela Arif Rachman dalam Kasus Obstruction of Justice

Link Sidang Putusan Sela Arif Rachman Arifin

Berita Terkait

Kejari Bireuen Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Pengedar 190 Kilogram Sabu

Sidang Lanjutan Kasus Kecelakaan Mahasiswa UGM, Kuasa Hukum Persoalkan Legalitas Saksi Ahli Jaksa

Ayah Pelaku Rudapaksa di Lombok Tengah Dituntut 14 Tahun Penjara

Polda DIY Serahkan Enam Tersangka Kasus Tanah Mbah Tupon ke Kejaksaan

Topik Terkait

Sidang Putusan Sela

Arif Rachman

Jaksa Penuntut Umum

Eksepsi

Saksikan Juga

Viral! Donatur Fiktif Tipu Warga Gunungkidul, Masjid Rata dengan Tanah

Sempat Ditutup Bikin Celaka Pangunjung, Hutan Kota Babakan Siliwangi Dibuka Kembali

Ini Dia Penampakan Greenland, Bagian dari Denmark yang Diincar Trump

Menguji KUHP Baru di Mahkamah Konstitusi

WADUH! 70 Anak terpapar Konten Kekerasan Ruang Digital, Begini Kata KPAI

Tim Ahli KUHP: Sosialisasi KUHP Nasional Sudah Melalui Proses Panjang

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Aceh

Banjir

Polda Metro Jaya