Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespons tudingan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal potensi pemilu 2024 terjadi kecurangan.

Sebelumnya, SBY menduga bakal ada kecurangan hingga tidak adil dalam perhelatan politik 2024 di bawah kekuasaan Presiden Jokowi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pernyataan SBY soal dugaan tersebut sangat tidak bijak.

"Mohon maaf Pak SBY tidak bijak. Dalam catatan kualitas pemilu, tahun 2019 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi di Indonesia," kata Hasto ketika diskusi virtual, Minggu (18/9/2022).

Hasto menjelaskan kecurangan tersebut yang seharusnya menjadi tanggung jawab SBY hingga sekarang.

Sebab, demokrasi sempat tercoreng ketika pemilu 2009 yang dimenangkan SBY.

"Pak SBY yang bertanggung jawab. Zaman Pak Harto saja tidak ada manipulasi DPT (Data Pemilih Tetap). Nah, zaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat masif," jelasnya.

Hasto menyebutkan kecurangan itu terjadi di Pacitan. Pada waktu lalu dihapuskan data pemilih tetap (DPT) tersebut.

Menurutnya, hal itu terjadi karena Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati mendadak direkrut menjadi pengurus Partai Demokrat.

"Di luar itu, data hasil pemilu kemudian dimusnahkan," kata dia.

"Selain itu, menurut penelitian, SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral. Pada saat bersamaan, terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik Pak SBY," tambahnya. (lpk/nsi)