Jakarta - PDIP menegaskan tidak akan membawa politik identitas di Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan dalam agenda Mukernas Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Tahun 2022 dengan Tema: Moderasi Beragama Perkuat Persatuan Bangsa Sub Tema: Sukses Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama.

“Rakorbidnas dan Rakornas ini akan merumuskan, akan menuruskan persiapan menghadapi tantangan eksternal dan sekaligus menyusun strategi internal bidang agama dan Bamusi untuk kontribusi memenangkan Pemilu 2024. Baik Pemilu Presiden, Pileg dan Pilkada,” jelas Ketua DPP PDIP Hamka Haq di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (2/9/2022).

Ia menyebut isu politik identitas masih digulirkan sampai saat ini. Hamka kemudian mengatakan bahwa politik identitas juga pernah terjadi di Pilkada DKI Jakarta tahun 2016.

“Suka menista dan mengkafirkan umat agama lain, bahkan mengkafirkan sesama muslim yang berbeda mazhab dengannya," kata dia. 

"Lebih dari itu, selalu mempropagandakan bahwa negara Pancasila adalah negara thogut, dzalim harus diganti khilafah. Dan selalu memfitnah dan menghina pemerintah yang sah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Hamka juga mengatakan Megawati pernah tersenggol soal politik identitas pada Pemilu 2004. Berdasarkan cerita Hamka, saat itu muncul larangan memilih pemilih perempuan.

Melalui Mukernas Bamusi ini, ia mengungkapkan, PDIP telah menyusun sejumlah strategi untuk meredam isu politik identitas di Pemilu 2024.

Adapun strategi yang digunakan adalah melalui pendekatan keagamaan yang moderat.

“Dan strategi merangkul masyarakat pemilih dengan pendekatan keagamaan yang moderat untuk menarik minat masyarakat, untuk turut memenangkan partai kita dalam kontestasi 2024 yang akan datang,” tutup Hamka. (saa/ree)