- Antara
Profil Partai Prima, Partai Politik Klaim Penolak Oligarki
Jakarta - Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) menjadi salah satu partai politik baru yang mendaftar ke KPU besok.
Ketua Umum Prima adalah Agus Jabo Priyono yang merupakan mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) periode 2015 sampai 2020.
Sejak awal, kata Agus, Prima sebagai parpol yang menolak kekuasaan oligarki. Oleh karena itu, Prima mengusung program bagaimana mendistribusikan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
"Seandainya dipercayakan di parlemen, kami akan menciptakan regulasi yang berpihak kepada rakyat," katanya menegaskan.
Agus mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan Prima sebagai partai elektoral sejak lama dengan momentum Pemilu 2024.
Prima merencanakan pendaftaran partai politik ke KPU pada tanggal 1 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB.
Dikatakan pula bahwa ribuan kader itu akan berangkat dari Tugu Proklamasi di Menteng pukul 08.00 WIB menuju ke KPU RI dengan berjalan kaki. KPU akan menerima DPP Prima pada pukul 10.00 WIB.
Ketua Majelis Pertimbangan Partai Prima adalah mantan Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Mayor Jenderal (Purn) R. Gautama Wiranegara.
Dikutip dari situs resmi, Partai Prima resmi berdiri pada 20 Juli 2020. Sejak berdiri, PRIMA langsung bekerja keras untuk memenuhi syarat-syarat sebagai partai politik yang sah.
Partai Prima akhirnya mendapat pengesahan sebagai partai politik dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Partai Prima diprakarsai oleh Partai Rakyat Demokratik (PRD) bersama sejumlah gerakan sosial, serikat buruh, aktivis/tokoh Islam, pelaku usaha kecil dan menengah, kaum profesional, aktivis perempuan, dan anak-anak muda.
Partai Prima juga menyatakan diri sebagai partai rakyat. Berbeda dengan partai-partai pada umumnya, PRIMA tidak dilahirkan oleh tokoh besar. PRIMA justru lahir dari bawah, dari tangan orang-orang biasa.
Partai Prima menyatakan akan berjuang untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dengan menghadirkan politik kesejahteraan dan akan menjadi partai berwatak kerakyatan. (ebs)