Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga belum mengidentifikasi peserta tidak aktif dan penyaluran hak kepesertaan bagi peserta BPJS TK.

"Pengelolaan keuangan dalam hal investigasi belum dilakukan secara transparan dengan rincian, juga tidak ada bentuk akuntabilitas yang memadai untuk dapat diakses oleh peserta, yaitu nominal distribusi dan penempatan dana JHT, JKK, dan JP," lanjut Hery. (syf/ree)