Konflik Maluku–Malut Meningkat Dinilai Meningkat, DPR Desak Operasi Wilayah TNI Dihidupkan Lagi

“Terbukti di selama 2026 aja udah 30 konflik, tadi kita catat di dua provinsi. Jadi kita harapkan bisa dikembalikan anggaran tersebut dan penyelenggaraan lainnya yang untuk mendukung operasional lagi-lagi di lapangan,” tegas Yudha.

Data yang dipaparkan Pangdam menunjukkan sepanjang 2026 telah terjadi sekitar 22 konflik sosial di Maluku dan 8 konflik di Maluku Utara.

Salah satu yang menonjol adalah bentrokan antarwarga di Halmahera Tengah pada awal April lalu yang menyebabkan puluhan rumah terbakar.

Komisi I DPR RI menilai lonjakan konflik ini menjadi sinyal serius.

Evaluasi kebijakan penghentian operasi wilayah dinilai mendesak, bersamaan dengan penguatan kembali dukungan anggaran dan kehadiran aparat di lapangan demi menjaga stabilitas keamanan di kawasan timur Indonesia.(rpi/raa)