Impor Minyak Rusia 150 Juta Barel Digelar Bertahap hingga 2026, ESDM Ungkap Keterbatasan Storage dan Lonjakan Kebutuhan Energi

Kesepakatan tersebut merupakan hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Dalam pertemuan itu, Rusia awalnya menyetujui pengiriman 100 juta barel minyak.

Namun, Rusia juga membuka peluang tambahan pasokan sebesar 50 juta barel jika Indonesia masih membutuhkan, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

“Jika masih diperlukan, mereka siap menambah 50 juta barel. Ini bagian dari upaya mengantisipasi gejolak ekonomi,” ujar Hashim.

Indonesia Tetap Impor dari AS dan Negara Lain

Meski telah menjalin kerja sama dengan Rusia, pemerintah menegaskan bahwa impor minyak dari Amerika Serikat dan negara lain tetap berjalan. Indonesia tidak bergantung pada satu sumber pasokan, melainkan menerapkan strategi diversifikasi energi.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

Dengan kebutuhan yang tinggi, pemerintah harus memastikan pasokan tetap stabil dari berbagai sumber untuk menghindari gangguan distribusi maupun lonjakan harga energi di dalam negeri.

Dipicu Krisis Energi Global dan Ketegangan Geopolitik

Keputusan memperluas sumber impor energi juga dipengaruhi oleh kondisi global yang tengah bergejolak. Konflik antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran turut memicu ketidakpastian pasokan energi dunia.

Situasi ini mendorong negara-negara, termasuk Indonesia, untuk mencari alternatif pemasok yang lebih fleksibel dan kompetitif, baik dari sisi harga maupun ketersediaan pasokan.

Kerja sama dengan Rusia menjadi salah satu langkah strategis dalam merespons dinamika tersebut, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Tantangan Infrastruktur Jadi Sorotan

Di sisi lain, kebijakan impor bertahap ini juga menyoroti tantangan mendasar dalam sektor energi nasional, yakni keterbatasan infrastruktur penyimpanan dan distribusi.

Tanpa peningkatan kapasitas storage, potensi impor dalam jumlah besar akan sulit dimanfaatkan secara optimal. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi ke depan. (ant/nsp)