Impor Minyak Rusia 150 Juta Barel Digelar Bertahap hingga 2026, ESDM Ungkap Keterbatasan Storage dan Lonjakan Kebutuhan Energi

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan rencana impor minyak mentah dari Rusia sebesar 150 juta barel tidak akan dilakukan sekaligus. Pemerintah memilih skema bertahap hingga akhir 2026, menyesuaikan kesiapan infrastruktur dan kebutuhan energi nasional yang terus meningkat.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot, menegaskan bahwa keterbatasan fasilitas penyimpanan menjadi salah satu faktor utama di balik strategi tersebut. Dengan kapasitas storage yang belum memadai untuk menampung volume besar dalam waktu singkat, distribusi impor harus dilakukan secara terukur.

“Impornya dilakukan bertahap karena kita juga perlu menyesuaikan dengan kapasitas penyimpanan dalam negeri,” ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

Kebutuhan Energi Nasional Masih Jauh dari Produksi

Langkah impor ini tidak lepas dari ketimpangan signifikan antara kebutuhan dan produksi minyak nasional. Saat ini, kebutuhan minyak Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya berada di kisaran 600 ribu barel per hari.

Artinya, Indonesia masih harus menutup defisit sekitar 1 juta barel per hari melalui impor dari berbagai negara. Dalam hitungan tahunan, angka impor tersebut bahkan melampaui 150 juta barel, sehingga pasokan dari Rusia dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan secara keseluruhan.

“Kalau dikalkulasikan sepanjang tahun, 150 juta barel itu juga belum cukup. Kita tetap mencari tambahan dari negara lain,” jelas Yuliot.

Tidak Hanya untuk BBM, Tapi Juga Industri dan Petrokimia

Minyak mentah yang diimpor dari Rusia tidak hanya dialokasikan untuk kebutuhan bahan bakar kendaraan atau mobilitas masyarakat. Pemerintah juga akan mengarahkan sebagian pasokan untuk mendukung sektor industri, pertambangan, hingga bahan baku petrokimia.

Diversifikasi penggunaan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas energi sekaligus mendukung pertumbuhan sektor industri nasional.

“Minyak ini bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk industri dan bahan baku petrokimia jika diperlukan,” tambahnya.

Komitmen Rusia: Harga Khusus hingga Tambahan Pasokan

Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa Indonesia telah memperoleh komitmen pasokan minyak dari Rusia dengan skema harga khusus.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Dalam pertemuan itu, Rusia awalnya menyetujui pengiriman 100 juta barel minyak.

Namun, Rusia juga membuka peluang tambahan pasokan sebesar 50 juta barel jika Indonesia masih membutuhkan, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

“Jika masih diperlukan, mereka siap menambah 50 juta barel. Ini bagian dari upaya mengantisipasi gejolak ekonomi,” ujar Hashim.

Indonesia Tetap Impor dari AS dan Negara Lain

Meski telah menjalin kerja sama dengan Rusia, pemerintah menegaskan bahwa impor minyak dari Amerika Serikat dan negara lain tetap berjalan. Indonesia tidak bergantung pada satu sumber pasokan, melainkan menerapkan strategi diversifikasi energi.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

Dengan kebutuhan yang tinggi, pemerintah harus memastikan pasokan tetap stabil dari berbagai sumber untuk menghindari gangguan distribusi maupun lonjakan harga energi di dalam negeri.

Dipicu Krisis Energi Global dan Ketegangan Geopolitik

Keputusan memperluas sumber impor energi juga dipengaruhi oleh kondisi global yang tengah bergejolak. Konflik antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran turut memicu ketidakpastian pasokan energi dunia.

Situasi ini mendorong negara-negara, termasuk Indonesia, untuk mencari alternatif pemasok yang lebih fleksibel dan kompetitif, baik dari sisi harga maupun ketersediaan pasokan.

Kerja sama dengan Rusia menjadi salah satu langkah strategis dalam merespons dinamika tersebut, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Tantangan Infrastruktur Jadi Sorotan

Di sisi lain, kebijakan impor bertahap ini juga menyoroti tantangan mendasar dalam sektor energi nasional, yakni keterbatasan infrastruktur penyimpanan dan distribusi.

Tanpa peningkatan kapasitas storage, potensi impor dalam jumlah besar akan sulit dimanfaatkan secara optimal. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi ke depan. (ant/nsp)