Serius dengan Aturan Tanpa KTP, Dedi Mulyadi Kejar 5 Juta Penunggak Pajak Kendaraan: Samsat Bisa Tiru Perbankan

Bandung, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi serius menjalankan aturan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa KTP pemilik pertama.

Dedi Mulyadi mempunyai alasan serius menerapkan aturan ini. Tujuannya menyasar agar Samsat di seluruh wilayah Jabar mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan tahunan.

Dedi Mulyadi meyakini langkah dari surat edaran Bapenda Jabar dengan Nomor 47/KU.03.02/BAPENDA 2026 pada 6 April 2026, dinilai tepat sasaran.

Dengan adanya SE ini, kata KDM sapaan akrabnya, masyarakat Jabar tidak kesulitan. Mereka akan semakin mudah melakukan pembayaran pajak kendaraan ke depannya.

"Seluruh langkah ini merupakan upaya membangun kemudahan agar warga Jawa Barat mudah dalam membayar pajak kendaraan," ujar Dedi Mulyadi dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).

Dedi Mulyadi Kejar Target 5 Juta Penunggak Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Dedi Mulyadi sering mendapat aduan. Proses administrasi untuk motor bekas harus menyertakan KTP pemilik pertama menjadi kendala.

KDM melihat data terkini bahwa lima juta warga Jabar masih menunggak pajak. Penyebabnya lantaran tidak membawa KTP pemilik pertama kendaraan.

"Tidak boleh lagi ada kejadian-kejadian lagi. Karena ini kan persoalan sederhana," harap dia.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi mempercayai antusias masyarakat Jabar. Menurutnya, jika proses administrasi semakin mudah, warga yang masih menunggak akan memenuhi kewajiban pajak.

"Kalau orang bayar pajaknya lancar, dia akan bayar pajak terus. Tapi, mau bayar pajak kenapa harus dibuat menjadi berbelit? Semua harus dimudahkan," jelasnya.

Ia bahkan bertanya-tanya alasan masih banyak masyarakat kesulitan membayar pajak. Hal ini sering mengarahkan warga Jabar menjadi malas membayar PKB.

Serupa dengan kasus terjadi belakangan ini. Konten kreator, Si Biru membuktikan efektivitas surat edaran pembayaran pajak kendaraan tanpa KTP pemilik pertama.

Sayangnya konten kreator itu kembali dipersulit. Ia harus menyertakan KTP pemilik pertama sehingga KDM menonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Kota Bandung.

Mantan Bupati Purwakarta ini menyampaikan ketegasannya. Konsistensi dalam penerapan aturan menjadi faktor kunci utama menyelesaikan masalah menunggak pajak.

"Kalau saya ingin konsisten saja. Kalau nggak pakai KTP pertama, ya sudah dianggap mati saja. Yang tidak punya KTP pemilik pertama, harus konsisten," terangnya.

"Jangan satu sisi kita bikin aturan begini, tapi sisi lain bisa lolos. Tidak boleh," sambungnya.

Ia berharap kebijakan tanpa KTP pemilik pertama sebagai awal reformasi pelayanan yang lebih luas, terutama di lingkungan Samsat di Jabar.

Mantan anggota DPR ini berpendapat, administrasi yang terhambat bisa membawa penumpukan tunggakan. Ia tidak habis pikir jika hal ini terus terjadi, bisa melampaui lima juta unit kendaraan.

Dampak tidak membayar PKB, lanjut dia, hal ini juga mengarahkan masyarakat susah membayar iuran Jasa Raharja. Efeknya tidak memperoleh jaminan beban biaya perawatan korban kecelakaan.

"Apa dampaknya? Balik lagi ke Pemprov. Pemprov itu berapa puluh miliar? Biaya mengobati orang kecelakaan tanpa jaminan Jasa Raharja," bebernya.

Untuk itu, ia memasang target besar. Setidaknya lima juta warga Jabar yang masih menunggak bisa mampu membayar pajak kendaraan.

"Kalau yang lima juta bayar, pendapatan pemerintah menjadi meningkat. Kemudian, kalau pendapatan pemerintah meningkat, belanjanya benar, belanja infrastruktur menjadi baik. Kemudian, nanti ada uang lebih, diasuransikan segera," tegasnya.

KDM Bandingkan Layanan Pajak Kendaraan dengan Perbankan

Lebih lanjut, KDM menyoroti layanan perbankan. Di dalamnya, terdapat kemudahan sehingga bisa menjadi contoh untuk instansi pemerintah.

Ia menumpahkan pendapatnya dari sektor perbankan. Menurutnya, perbankan mampu memberikan layanan sederhana dibalut dengan tingkat keamanan tinggi.

"Kita harus belajar dari perbankan, ke bank ngambil uang nggak usah buku, bawa buku tabungan cukup bawa ATM. Ganti ATM mudah, ganti buku tabungan mudah, transfer mudah, semuanya dimudahkan sehingga perbankan menjadi idola bagi warga Indonesia," ucapnya.

Prinsip kemudahan itu, kata Demul sapaan akrab lainnya, bisa diterapkan Samsat. Layanan ini harus bisa berjalan saat masyarakat melakukan pembayaran pajak kendaraan.

"Pemerintah mengurus (pajak kendaraan) saja susah, orang bayar pajak itu dimudahkan, jangan dipersulit. Ini harapan saya," tukasnya.

(hap)