Penerimaan Bea Cukai Tertekan, IAW Desak Audit Total untuk Tutup Kebocoran Negara

Hal ini tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga merusak sistem ekonomi dan menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang patuh terhadap aturan.

Audit Forensik Dinilai Mendesak

Menghadapi kondisi tersebut, IAW mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit forensik secara menyeluruh. Langkah ini dinilai penting untuk mengungkap potensi penyimpangan yang selama ini tersembunyi.

Audit forensik tidak hanya bertujuan menemukan kerugian negara, tetapi juga membongkar jejaring yang diduga terlibat dalam praktik korupsi atau kebocoran fiskal.

“Negara tidak boleh puas hanya karena target tercapai. Yang dibutuhkan adalah pembongkaran sistemik, bukan sekadar perbaikan permukaan,” ujar Iskandar.

Data PNBP dan Bea Cukai Masih Fluktuatif

Berdasarkan data resmi Kementerian Keuangan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada 2024 tercatat sekitar Rp522,4 triliun, namun masih mengalami kontraksi sebesar 4 persen secara tahunan.

Sementara itu, penerimaan Bea dan Cukai pada 2025 berada di kisaran Rp300,3 triliun dan relatif stagnan dibandingkan tahun sebelumnya.

Memasuki 2026, tekanan terhadap sektor ini masih berlanjut, terlihat dari realisasi awal tahun yang belum menunjukkan pemulihan signifikan.

Reformasi Sistemik Jadi Kunci Pemulihan

IAW menegaskan bahwa perbaikan tidak bisa dilakukan secara setengah-setengah. Dibutuhkan langkah tegas dan menyeluruh untuk memperbaiki sistem pengawasan serta menutup celah kebocoran.

Reformasi sistemik yang mencakup audit, transparansi, dan penegakan hukum dinilai sebagai jalan utama untuk mengembalikan kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kualitas penerimaan negara.

Dengan tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat, setiap potensi kebocoran fiskal menjadi isu krusial yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah pun dituntut untuk memastikan setiap rupiah penerimaan negara dikelola secara optimal dan bebas dari praktik penyimpangan. (nsp)