Fakta Terbaru di DPR: Korban Siraman Air Keras Andrie Yunus Masih Dirawat Intensif, Kondisi Belum Stabil

Jakarta, tvOnenews.com - Kondisi korban penyiraman air keras, Andrie Yunus, masih belum menunjukkan perbaikan signifikan. Hal ini diungkap langsung oleh Ketua Badan Pengurus KontraS, Indria Fernida, dalam rapat bersama Komisi III DPR RI.

Dalam keterangannya, Indria menegaskan bahwa kondisi Andrie saat ini “tidak baik-baik saja” dan masih membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit.

Dirawat di HCU Selama Dua Pekan

Indria menjelaskan bahwa Andrie Yunus telah menjalani perawatan di ruang high care unit (HCU) selama kurang lebih dua pekan.

Perawatan tersebut difokuskan pada penanganan luka bakar serta kondisi mata akibat serangan air keras yang dialaminya.

“Kondisinya sangat tidak baik-baik saja, meskipun di luar tidak banyak informasi yang beredar,” ujar Indria di kompleks parlemen, Jakarta.

Ia juga menambahkan bahwa kondisi medis Andrie memerlukan pengawasan ketat dari tim dokter untuk mencegah komplikasi yang lebih serius.

Akses Dijaga Ketat untuk Cegah Infeksi

Selama menjalani perawatan di HCU, Andrie tidak dapat dijenguk secara bebas. Pihak rumah sakit menerapkan pembatasan ketat demi menjaga kondisi pasien.

Hanya pihak tertentu yang diizinkan untuk menjenguk, yaitu:

• Keluarga inti

• Satu perwakilan dari KontraS

Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir risiko infeksi dan memastikan proses pemulihan berjalan optimal.

LPSK Beri Pendampingan Khusus

Selain perawatan medis, Andrie juga mendapatkan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Indria menyebut bahwa LPSK terus memberikan dukungan secara menyeluruh, termasuk:

• Pendampingan hukum

• Perlindungan korban

• Bantuan pembiayaan perawatan

• Dukungan bagi keluarga korban

Kehadiran LPSK dinilai penting untuk memastikan korban mendapatkan hak-haknya secara maksimal di tengah situasi sulit.

DPR Diminta Tegas Usut Kasus

Dalam forum yang sama, Koordinator Badan Pekerja KontraS, Dimas Bagus Arya, mendorong Komisi III DPR RI untuk mengambil sikap tegas dalam penanganan kasus ini.

Ia meminta DPR memastikan kejelasan yurisdiksi serta arah penegakan hukum agar kasus tidak berlarut-larut.

Menurut Dimas, langkah konkret dari parlemen sangat dibutuhkan untuk mendorong aparat penegak hukum bekerja lebih maksimal.