Kabar Buruk! THR Pegawai Swasta Kena Potong Pajak, Menkeu Purbaya: Kalau Protes, Protes ke Bosnya

Jakarta, tvOnenews.com - Belakangan ini mencuat terkait kabar buruk di media sosial hingga media massa soal THR pegawai swasta kena potong pajak. Namun, THR ASN tidak kena potong pajak. Sontak, hal ini menuai komentar dari publik, hingga Menkeu Purbaya lontarkan komentar menohok. Menkeu Purbaya jelaskan, bahwa kebijakan perpajakan dijalankan dengan adil, sebagai tanggapan terhadap sorotan potongan pajak tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai di sektor swasta. “Kami akan menjalankan perpajakan yang cukup fair,” jelas Menkeu Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan Jakarta, dikutip, Minggu (8/3/2026). Menkeu Purbaya, menjelaskan bahwa kebijakan pajak THR bagi aparatur sipil negara (ASN) ditanggung pemerintah lantaran mereka memang bekerja di instansi pemerintahan. Maka dari itu, bagi pegawai di sektor swasta, Purbaya menyarankan untuk menyampaikan aspirasi terhadap pimpinan perusahaan masing-masing. “Untuk ASN ditanggung kan (pemerintah) bosnya. Jadi, kalau swasta protes, protes ke bosnya,” jelasnya. Bahkan ia juga menyangsikan potensi perubahan kebijakan terkait pajak THR ditanggung pemerintah bagi sektor swasta. “Susah kan kita mengubah peraturan parsial ini untuk memenuhi satu pihak saja,” ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menambahkan pegawai swasta memiliki fasilitas tunjangan tersendiri yang diatur oleh masing-masing perusahaan. Bimo pun menyatakan tak ada pengaruh penerapan tarif efektif rata-rata (TER) terhadap potongan pajak. Sebab, implementasi TER bertujuan untuk mendistribusikan beban perpajakan ke tiap bulan, bukan mengubah besaran pembayaran pajak. “Sebenarnya nggak ada masalah, justru itu memudahkan wajib pajak untuk membagi beban secara per bulan,” jelas Bimo. Adapun THR merupakan bagian dari penghasilan pegawai yang termasuk objek PPh Pasal 21. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023, penghitungan pemotongan pajak atas THR menggunakan mekanisme tarif efektif rata-rata (TER) yang terbagi dalam tiga kategori, yakni TER bulanan A, TER bulanan B, dan TER bulanan C. Pengelompokan didasarkan pada besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak. Tarif yang dikenakan pada masing-masing kategori berkisar antara 0 persen hingga 34 persen, dan bergantung pada besaran penghasilan bulanan yang diterima. Aturan mengenai pajak THR tidak diatur dalam satu pasal tersendiri, melainkan mengikuti hierarki peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, terdapat ketentuan khusus bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 beserta pembaruannya pada 2025 dan 2026, diatur bahwa Pajak Penghasilan (PPh) atas THR dan gaji ke-13 bagi ASN ditanggung oleh pemerintah. Dengan demikian, ASN menerima THR secara penuh tanpa potongan pajak dari penghasilan pribadi. (aag)

Kabar Buruk! THR Pegawai Swasta Kena Potong Pajak, Menkeu Purbaya: Kalau Protes, Protes ke Bosnya

Berita Terkait

ASN di Pemkab Bogor Dilarang Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik

Jelang Pekan Pencairan THR Lebaran, Hati-Hati Ada Dua Modus Penipuan Digital yang Harus Diwaspadai: Phishing dan Malware

THR Pegawai Swasta Kena Pajak tapi ASN Tidak, Purbaya: Cukup Fair

Menkeu Ogah Pangkas Anggaran MBG Meski Jadi Sorotan Fitch Rating, Purbaya: Penghematan di Mana?

Topik Terkait

Thr Pegawai Swasta

Asn

Thr

Menkeu

Purbaya

Saksikan Juga

Dunia Musik Tanah Air Berduka, Penyanyi Vidi Aldiano Wafat

Keluarga Ermanto Usman Minta Perlindungan ke LPSK

Momen Prabowo Buka Bersama Para Tokoh Islam di Istana

Harap Tenang! Pemerintah Pastikan Stok Energi Aman dan Tidak akan Ada Kenaikan Harga

Ojol Bejat Cabuli Siswi SD, Aksinya Terekam CCTV

Ricuh! Mahasiswa vs Ojol Pecah di Makassar, Dipicu dari Aksi Bakar Ban

Viral

Banjir

Jakarta

Prabowo Subianto

Kpk

Aceh