Impor Mobil Pikap dari India, Kadin Minta Pikirkan Nasib Otomotif Lokal, Dirut Agrinas: Harga Produksi Lokal Terlalu Mahal

Jakarta, tvOnenews.com - Polemik rencana pengadaan puluhan ribu kendaraan operasional untuk penunjang program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) terus bergulir.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie menginisiasi dialog dengan PT Agrinas Pangan Nusantara guna mencari jalan tengah antara kebutuhan program pemerintah dan keberlangsungan industri otomotif nasional.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa mengakui bahwa komunikasi dengan Kadin sudah terjalin. Ia bahkan menyebut sempat bertemu dengan Anindya dalam sebuah agenda di Istana.

“Ada, ada, sudah ada kontak-kontakan. Saya ketemu kemarin di istana kan yang presiden-presiden itu kan ketemu. Dia mengajak ketemu, mengajak ketemu, ya mengajak ketemu ngobrol apa? Orang mobil ini kan sudah kita kontrak semua dan kan dia, dia ada mau produksi mobil pikap juga,” ujar Joao saat dihubungi tvOnenews.com, Kamis (5/3/2026).

Menurut Joao, rencana pertemuan itu pada dasarnya untuk membahas kemungkinan produksi mobil pikap dari dalam negeri. Namun, ia menilai persoalan utama tetap terletak pada harga kendaraan produksi lokal yang dinilai jauh lebih mahal dibandingkan opsi impor.

“Iya, tapi harganya kan mahal. Harganya mahal gitu kan enggak mungkin, mahal sekali. Bukan masalah keberpihakan-keberpihakan, tetapi ini terus merongrong rakyat kan? Uang rakyat ini kan APBN ini,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyatakan polemik pengadaan kendaraan operasional desa tersebut perlu diselesaikan melalui dialog terbuka antara pemerintah, dunia usaha, dan pelaku industri.

Menurut Anindya, isu tersebut bahkan telah dibahas dalam rapat internal Kadin dan pihaknya juga sempat bertemu secara singkat dengan perwakilan PT Agrinas Pangan Nusantara.

“Jadi kebetulan juga tadi dibahas dan juga sempat bertemu sebentar dengan pihak Agrinas. Intinya kita ingin duduk bareng. Rencana itu mungkin dalam waktu dekat, mungkin minggu depan,” kata Anindya di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa program KDMP memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi desa, terutama melalui penguatan koperasi sebagai penggerak aktivitas ekonomi lokal.

“Kita mengerti kebutuhan KDMP untuk menggerakkan ekonomi. Jadi penting seperti MBG ini menjadi suatu instrumen untuk menggerakkan ekonomi melalui koperasi, dan itu sangat baik,” ujarnya.

Meski demikian, Anindya menegaskan bahwa kebijakan pengadaan kendaraan operasional tersebut juga harus memperhatikan keberlangsungan industri otomotif nasional yang melibatkan rantai pasok sangat luas.

“Nah, yang kita ingin sampaikan hanya saja bagaimana menjaga agar industri otomotif nasional tetap terjaga. Karena selain daripada otomotif yang besar, ya, tapi juga ada tier 3, 4, 5 yang memang vendor-vendor dan juga para pemasok, dan juga untuk maintenance yang ada di daerah. Nah, ini yang kita ingin jaga,” katanya.

Rencana pertemuan antara Kadin dan Agrinas dipandang sebagai upaya mencari titik temu di tengah tarik-menarik kepentingan antara efisiensi anggaran negara dan perlindungan industri dalam negeri.

Dialog tersebut juga menjadi krusial karena pengadaan kendaraan operasional desa merupakan bagian penting dari strategi pemerintah untuk mempercepat perputaran ekonomi ditingkat akar rumput.(agr/raa)