Pemerintah Impor Beras Khusus dari AS, DPR Desak Buka-bukaan Data dan Kajiannya

Firman mengingatkan, di tengah arus informasi yang cepat, kesalahan komunikasi bisa berkembang menjadi polemik luas dan merugikan pemerintah sendiri.

“Kita ingin kebijakan pangan berjalan dengan baik, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan nasional. Karena itu, kejelasan dan keterbukaan adalah keharusan agar masyarakat memahami arah kebijakan dan petani tetap merasa dilindungi,” pungkasnya. (rpi/aag)