Pemerintah Impor Beras Khusus dari AS, DPR Desak Buka-bukaan Data dan Kajiannya

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyoroti polemik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), terkait impor beras 1.000 ton dari Amerika Serikat (AS) yang disebut sebagai 'beras khusus'.

Firman menilai istilah tersebut justru memicu tanda tanya masyarakat, apalagi isu pangan sangat sensitif di tengah kondisi petani dan harga gabah yang fluktuatif.

“Istilah ‘beras khusus’ harus dijelaskan secara terang dan detail. Khusus untuk siapa, spesifikasinya seperti apa, volumenya berapa, dan mekanisme distribusinya bagaimana. Pemerintah tidak boleh membiarkan ruang tafsir yang akhirnya memicu spekulasi di masyarakat,” ujar Firman, Rabu (3/3/2026).

Pemerintah sebelumnya menyebut impor itu ditujukan untuk kebutuhan tertentu, seperti beras dengan karakteristik khusus bagi penderita diabetes maupun untuk restoran Jepang di Indonesia.

Secara praktik perdagangan internasional, kategori beras khusus memang ada untuk segmen tertentu. Namun Firman menegaskan, penjelasan teknis tetap wajib dibuka ke publik.

“Kita adalah negara agraris dengan jutaan petani yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Setiap kebijakan impor, berapa pun jumlahnya, harus disertai penjelasan komprehensif. Petani perlu diyakinkan bahwa negara tetap berpihak dan memiliki perhitungan matang,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Ia meminta kementerian terkait memaparkan dasar kebijakan secara utuh, termasuk alasan varietas tersebut tidak bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri serta dampaknya terhadap harga gabah.

“Kalau memang beras itu diperuntukkan bagi kebutuhan medis tertentu atau segmen restoran spesifik, paparkan data dan kajiannya. Apakah varietas tersebut tidak tersedia di dalam negeri? Apakah sudah dihitung dampaknya terhadap harga gabah dan kesejahteraan petani? Semua harus dijelaskan secara terbuka,” lanjut anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu.

Selain substansi impor, Firman juga mengkritik cara komunikasi pemerintah. Menurutnya, isu pangan tidak boleh disampaikan setengah-setengah.

“Isu pangan menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika penjelasan teknis belum tersampaikan secara lengkap, sebaiknya ada juru bicara yang benar-benar menguasai substansi untuk menyampaikan detailnya. Komunikasi yang tidak utuh dapat memicu persepsi negatif dan menggerus kepercayaan publik,” katanya.

Firman mengingatkan, di tengah arus informasi yang cepat, kesalahan komunikasi bisa berkembang menjadi polemik luas dan merugikan pemerintah sendiri.

“Kita ingin kebijakan pangan berjalan dengan baik, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan nasional. Karena itu, kejelasan dan keterbukaan adalah keharusan agar masyarakat memahami arah kebijakan dan petani tetap merasa dilindungi,” pungkasnya. (rpi/aag)