Ketua Banggar Said Abdullah Tegaskan Nasib Toko Ritel Modern Ada di Tangan Para Menteri, Bukan DPR

Oleh karena itu, kebijakan harus diharmonisasi agar koperasi desa bisa tumbuh secara berkelanjutan tanpa menciptakan kegaduhan hukum yang bisa merusak iklim investasi.

Menutup keterangannya, Said juga menekankan bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani selalu konsisten menjalankan tugas sesuai koridor konstitusi. 

DPR memastikan tidak akan mengambil langkah sepihak di luar kewenangannya demi menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap kepastian hukum di tanah air. (ant/dpi)