MenHAM Pigai soal Kritik MBG Dikaitkan untuk Pemilu 2029: Itu Orang Jahat!

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri HAM RI, Natalius Pigai melontarkan pernyataan keras terkait kritik yang mengaitkan program makan bergizi gratis (MBG) dan layanan sosial pemerintah dengan kepentingan Pemilu 2029.

Ia menyebut pihak yang menggiring isu tersebut sebagai 'orang jahat'.

Menurut Pigai, program seperti makan bergizi gratis, pendidikan gratis, cek kesehatan gratis, hingga Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar warga negara dan sejalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia.

“Dalam konteks Hak Asasi Manusia, pemerintah melakukan makan bergizi gratis, pendidikan gratis, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, perumahan, kampung nelayan, kemudian swasembada pangan, adalah sejalan, seirama, sesuai dengan Hak Asasi Manusia,” tutur Pigai, Jumat (20/2/2026).

Ia menegaskan, kritik untuk perbaikan tetap diperbolehkan. Namun, jika program yang menyasar rakyat kecil itu diarahkan ke kepentingan elektoral, menurutnya sudah keluar dari substansi.

“Kalau kritik dalam rangka perbaikan, boleh. Kritik untuk memperbaiki agar pelayanannya maksimal, boleh. Tapi menentang, mau meniadakan program-program hak atas sandang, pangan, dan papan adalah orang yang menentang Hak Asasi Manusia,” ujarnya.

Pigai bahkan secara terbuka menyebut sikap tersebut sebagai tindakan tidak bermoral.

“Semua, maaf ya, ketika program-program yang baik ini diarahkan dengan Pemilu, maka menurut saya itu menentang orang kecil. Itu orang jahat. Orang yang tidak punya nurani. Orang yang tidak punya hati bagi orang kecil yang di depan mata orang miskin,” tegasnya.

Ia mempertanyakan alasan pengaitan program sosial dengan agenda politik lima tahunan.

“Menurut saya kok dia bisa kaitkan dengan Pemilu 2029? Kok enggak tahu perasaan orang kecil yang membutuhkan makanan? Kenapa kaitkan Pemilu 2029?” ucap Pigai.

Meski demikian, ia tetap menegaskan bahwa negara membuka ruang kritik seluas-luasnya selama disampaikan secara etis.

“Kalau Anda kritik boleh, anytime boleh kritik. Bebas negara kasih kesempatan memberi kritikan. Kalau hina, jangan,” pungkasnya.(rpi/raa)