Sinergi PTPN I, KLHK, dan Kejati Jatim Perkuat Tata Kelola Lingkungan

Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja Pengendalian Pencemaran Udara KLHK, Ir. Noor Rachmaniah, menjelaskan bahwa kebijakan pengendalian pencemaran udara terus diperkuat melalui berbagai regulasi, termasuk kewajiban persetujuan lingkungan dan pengendalian emisi bagi kegiatan usaha. Noor menambahkan bahwa proses penegakan hukum lingkungan dilakukan melalui tahapan verifikasi dan pembuktian yang mendalam.

FGD ini juga membahas pengendalian pencemaran, kepatuhan regulasi lingkungan, serta praktik terbaik pengelolaan perkebunan berkelanjutan. Forum ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas institusi dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

PTPN I Regional 5 menilai kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum menjadi langkah strategis untuk memastikan pengelolaan aset negara di sektor perkebunan tetap memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. (gol)