DPR RI Dorong Kemandirian Industri Pertahanan Dalam Negeri

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah memiliki peran sentral dalam memperkuat industri pertahanan dalam negeri sebagai bagian dari strategi besar kemandirian nasional dan ketahanan negara.

Hal itu diungkap langsung oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono di Jakarta pada Rabu (11/2/2026).

"Sektor ini ditempatkan sebagai bagian penting dari upaya mewujudkan kemandirian bangsa, dengan dukungan kebijakan yang konsisten, anggaran yang berkesinambungan, serta sinergi antara BUMN, BUMS, dan sektor keuangan," katanya.

Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan strategis untuk meningkatkan industri pertahanan dalam negeri, antara lain konsistensi implementasi UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, khususnya terkait kewajiban penggunaan produk dalam negeri.

Kemudian optimalisasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada setiap pengadaan alutsista. Berikutnya, diperlukan Roadmap jangka panjang industri pertahanan nasional yang terintegrasi antara Kementerian Pertahanan, BUMN, swasta, dan lembaga riset.

Dibutuhkan pula insentif fiskal dan non-fiskal, termasuk kemudahan pajak dan dukungan riset dan pengembangan (R&D).

Selanjutnya, transfer of technology (ToT) yang terukur, bukan sekadar perakitan, tetapi penguasaan desain dan rekayasa.

Dave mengungkapkan dari sisi anggaran, dukungan pemerintah tidak hanya difokuskan pada belanja operasional, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Skema pembiayaan baru mulai dijalankan melalui kerja sama antara pemerintah, BUMN, dan mitra swasta. 

"Sejumlah proyek strategis seperti kapal perang, kendaraan tempur, dan pesawat angkut telah berjalan dengan pola pembiayaan campuran, sehingga semakin memperkokoh fondasi industri pertahanan nasional," katanya.

Terkait pengadaan tanpa impor alutsista, Dave Laksono nenilai Indonesia memang masih menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan komponen tertentu. Namun, tren produksi lokal suku cadang terus meningkat. 

PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL telah menunjukkan kemampuan nyata dalam memproduksi alutsista dengan kandungan lokal yang semakin besar, sehingga arah menuju kemandirian semakin jelas.

"Peran BUMN pertahanan menjadi tulang punggung utama dalam produksi alutsista, sementara BUMS hadir sebagai mitra strategis yang memperkuat rantai pasok melalui penyediaan komponen, teknologi, dan inovasi. Sinergi antara keduanya menjadi kunci agar industri pertahanan nasional tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga berpeluang menembus pasar internasional," katanya.

Beberapa BUMN industri pertahanan seperti PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia telah menunjukkan peningkatan kapasitas produksi, termasuk produksi kendaraan taktis, kapal perang, hingga pesawat CN-235 dan NC-212.

Di sektor swasta, PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (NKRI) di Bandung, perusahaan swasta murni yang telah mengantongi lisensi resmi Kementerian Pertahanan . 

PT NKRI memproduksi berbagai komponen seperti selongsong peluru, proyektil, serta komponen mekanik presisi untuk pesawat, kapal, dan kendaraan taktis. 

Kehadiran pabrik NKRI ini menjadikan mereka bagian penting dalam rantai pasok nasional, mengurangi ketergantungan pada pemasok 
luar negeri dan sekaligus meningkatkan persentase anggaran yang tinggal di dalam negeri.

Selain itu, PT Republik Defensindo juga muncul sebagai pemain swasta strategis. Perusahaan ini aktif memproduksi kendaraan militer khusus – mulai dari rantis 4x4, truk angkut tentara, hingga prototipe kendaraan amfibi berantai. 

Bahkan, pada 2020 PT Republik Defensindo berkolaborasi dengan BUMN pertahanan untuk membangun fasilitas produksi amunisi kaliber 9×19 mm secara terpadu. 

Artinya, swasta nasional tidak hanya membuat kendaraan, tapi juga masuk ke sektor munisi, menggandeng BUMN untuk meningkatkan kapasitas produksi peluru bagi TNI/Polri.

Sementara itu Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh menjelaskan bahwa dukungan anggaran pertahanan beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penguatan modernisasi alutsista. 

Selain itu, skema pembiayaan kreatif seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN strategis menjadi instrumen yang sudah berjalan.

“Namun yang harus kita dorong ke depan adalah agar pembiayaan tidak hanya untuk membeli produk jadi, tetapi memperbesar kapasitas produksi nasional dan investasi teknologi,” katanya.

Terkait kemungkinan pengadaan tanpa impor, Oleh Soleh menyampaikan bahwa untuk beberapa jenis alutsista dan suku cadang tertentu, Indonesia sudah mampu memproduksi secara lokal, terutama untuk kendaraan taktis, amunisi, kapal patroli, hingga perawatan dan overhaul (MRO).

"Namun untuk sistem persenjataan berteknologi tinggi seperti radar canggih, jet tempur generasi terbaru, dan sistem pertahanan udara jarak jauh, Indonesia masih membutuhkan kolaborasi internasional," papar politisi asal Dapil Jawa Barat XI itu. 

Ia menilai peran BUMN industri pertahanan saat ini sudah cukup signifikan, namun perlu diperkuat melalui konsolidasi dan sinergi rantai pasok. Keterlibatan BUMS juga harus diperluas agar industri pertahanan tidak hanya bertumpu pada beberapa perusahaan besar saja.

Oleh Soleh juga menyoroti pentingnya dukungan sektor perbankan dan lembaga keuangan nasional. Menurutnya, industri pertahanan adalah sektor strategis yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang dengan risiko terukur. (muu)