IHSG Anjlok hingga 8 Persen, DPP GMNI: Alarm Bahaya!

“Ketika pasar goyah, yang pertama terdampak bukan elite, tapi pekerja. PHK, harga naik,
akses kredit menyempit—di situlah krisis sosial mulai tumbuh,” ujar Sujahri.

Ia menegaskan bahwa jika kepercayaan terhadap institusi ekonomi negara terus tergerus,
Indonesia berisiko menghadapi spiral krisis: dari pasar keuangan, ke sektor riil, hingga
ketegangan sosial.

“Jangan anggap ini sekadar urusan grafik saham. Ini soal dapur rakyat. Kalau ekonomi runtuh, stabilitas sosial ikut runtuh,” katanya.

Pernyataan Sikap DPP GMNI

Dengan begitu DPP GMNI menyampaikan sikap menolak keras politisasi Bank Indonesia.

GMNI menilai penempatan figur berlatar belakang politik dalam jabatan strategis Bank Indonesia berisiko merusak kredibilitas kebijakan moneter dan menjadi pemicu krisis ekonomi yang lebih luas.

“Bank sentral bukan ruang kompromi politik. Sekali kredibilitasnya rusak, ongkosnya dibayar
rakyat," katanya.

Selain itu GMNI juga menilai lemahnya mitigasi dampak global. Menurutnya, ketidaksiapan otoritas menjaga marwah independensi BI membuat Indonesia gagal meredam efek kebijakan indeks global.

“Negara yang kuat bukan negara yang kebal krisis, tapi negara yang dipercaya pasar saat
krisis datang,” ujarnya.

Kemudian GMNI menuntut jaminan nyata independensi kebijakan. Oleh karena itu GMNI mendesak pemerintah dan BI memberikan jaminan terbuka bahwa kebijakan moneter ke depan bebas dari intervensi politik.

“Pasar butuh kejelasan, rakyat butuh kepastian. Tanpa itu, ketidakpastian akan berubah
menjadi krisis,” katanya.

Menutup pernyataannya, Sujahri mengingatkan bahwa menyalahkan faktor eksternal tanpa
pembenahan internal hanya akan mempercepat krisis.

“Krisis ini bukan takdir. Ini peringatan. Kembalikan Bank Indonesia pada marwah
independensinya, atau kita sedang membuka pintu bagi krisis ekonomi yang akan merambat
menjadi krisis sosial,” pungkasnya. (muu)