Resmi Berlaku 2 Januari 2026, Ini Daftar Lengkap Jenis Tindak Pidana dalam KUHP Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Pergantian tahun 2026 menjadi momentum penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Memasuki hari kerja pertama tahun ini, Jumat (2/1/2026), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) resmi diberlakukan secara penuh. Aturan ini menggantikan KUHP warisan kolonial dan menjadi rujukan utama penegakan hukum pidana nasional. KUHP Nasional menyusun jenis-jenis tindak pidana secara sistematis, mulai dari kejahatan terhadap negara hingga kejahatan yang menyentuh kehidupan pribadi warga. Penyusunan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, batasan perbuatan terlarang, serta konsekuensi pidana yang lebih relevan dengan nilai Pancasila, UUD 1945, dan hak asasi manusia. Berikut rangkuman jenis tindak pidana dalam KUHP Nasional yang resmi berlaku per 2 Januari 2026: Tindak Pidana Umum dalam KUHP Nasional Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara Meliputi tindak pidana terhadap ideologi negara, makar, serta ancaman terhadap pertahanan negara. Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden Mengatur penyerangan fisik maupun penghinaan terhadap kehormatan Presiden dan Wakil Presiden. Tindak Pidana terhadap Negara Sahabat Termasuk makar terhadap negara sahabat, penyerangan kepala negara sahabat, serta penodaan bendera. Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Rapat Lembaga Negara Mengganggu rapat resmi lembaga legislatif atau badan pemerintah dapat dipidana penjara hingga 3 tahun atau denda kategori III. Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum Mencakup penghinaan simbol negara, penghasutan, gangguan ketertiban, penggunaan ijazah palsu, pelanggaran perizinan, hingga gangguan tanah dan tanaman. Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan Mulai dari penyesatan proses hukum, perintangan peradilan, perusakan fasilitas pengadilan, hingga perlindungan saksi dan korban. Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama Mengatur perbuatan yang menyerang agama, kepercayaan, serta sarana ibadah. Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum Termasuk perusakan bangunan, kapal, tindak pidana informatika, jual beli organ tubuh, serta perbuatan yang membahayakan nyawa dan kesehatan. Tindak Pidana terhadap Kekuasaan Pemerintahan Meliputi perlawanan terhadap pejabat, pembangkangan TNI, penyalahgunaan surat resmi, hingga tindak pidana irigasi. Tindak Pidana Keterangan Palsu di Atas Sumpah Memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dapat dipidana penjara hingga 7 tahun. Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Memalsu atau mengedarkan uang palsu diancam penjara hingga 10 tahun atau denda kategori VII. Tindak Pidana Pemalsuan Meterai dan Cap Negara Tindak Pidana Pemalsuan Surat Termasuk pemalsuan akta autentik dan surat keterangan. Tindak Pidana terhadap Asal Usul dan Perkawinan Menggelapkan asal-usul atau menikah dengan penghalang sah dapat dipidana hingga 6 tahun. Tindak Pidana Kesusilaan Meliputi pornografi, perzinaan, perbuatan cabul, minuman memabukkan, perjudian, hingga eksploitasi anak. Tindak Pidana Penelantaran Orang Menelantarkan orang yang wajib dinafkahi dapat dipidana hingga 2 tahun 6 bulan. Tindak Pidana Penghinaan Mengatur pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan lainnya. Tindak Pidana Pembukaan Rahasia Membuka rahasia jabatan atau profesi tanpa hak. Tindak Pidana terhadap Kemerdekaan Orang Termasuk penculikan, perdagangan orang, dan perampasan kemerdekaan. Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Diancam pidana penjara 5–15 tahun dan denda kategori V–VII. Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Janin Mencakup pembunuhan dan aborsi. Tindak Pidana terhadap Tubuh Penganiayaan, perkelahian berkelompok, dan perkosaan. Tindak Pidana karena Kealpaan Kelalaian yang menyebabkan kematian atau luka berat. Tindak Pidana Pencurian Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Tindak Pidana Penggelapan Tindak Pidana Perbuatan Curang Tindak Pidana terhadap Kepercayaan dalam Usaha Tindak Pidana Perusakan dan Penghancuran Barang atau Bangunan Tindak Pidana Jabatan Tindak Pidana Pelayaran Tindak Pidana Penerbangan Tindak Pidana Penadahan dan Penerbitan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law) Perbuatan pidana berdasarkan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan HAM. Tindak Pidana Khusus dalam KUHP Nasional KUHP Nasional juga mengklasifikasikan tindak pidana khusus dalam Bab XXXV, yang tetap merujuk pada undang-undang sektoral sebagai lex specialis, yaitu: Pelanggaran HAM berat Tindak pidana terorisme Tindak pidana korupsi Tindak pidana pencucian uang Tindak pidana narkotika Pengaturan ini menegaskan komitmen negara terhadap penegakan hukum yang tegas, terukur, dan selaras dengan standar nasional serta internasional. Dengan berlakunya KUHP Nasional, masyarakat diharapkan semakin memahami batas hukum pidana, sementara aparat penegak hukum memiliki pedoman yang lebih komprehensif dan kontekstual dalam menjalankan tugasnya. (nsp)

Resmi Berlaku 2 Januari 2026, Ini Daftar Lengkap Jenis Tindak Pidana dalam KUHP Nasional

Tindak Pidana Khusus dalam KUHP Nasional

Berita Terkait

Pasal Harkat Presiden Berlaku di KUHP Baru, Wamenkum Tegaskan Kritik Bukan Tindak Pidana

Resmi Berlaku 2 Januari 2026, Prabowo Teken UU Penyesuaian Pidana Lengkapi KUHP Baru

Kejagung Catat 2.080 Perkara Diselesaikan Melalui Restorative Justice Sepanjang 2025

Pemusnahan Barang Bukti dari 230 Tindak Pidana Umum dan Khusus Oleh Kejaksaan Negeri Karimun

Topik Terkait

Kuhp Baru 2026

Kuhp Nasional 2026

Jenis Tindak Pidana Kuhp

Kuhp Baru Indonesia

Tindak Pidana Umum

Tindak Pidana Khusus

Uu Kuhp 2023

Saksikan Juga

Timothy Ronald Kembali Dilaporkan ke Polda Jatim Dugaan Penipuan Kripto

Protes Mahalnya Daging Sapi, Pedagang Mogok Berjualan Selama 3 Hari

Tim SAR Temukan Enam Jenazah Korban Pesawat ATR 42-500

Curah Hujan Diperkirakan Masih Tinggi Hingga Sepekan Kedepan

Proses Evakuasi ABK KM Puji Manunggal Sejati Berlangsung Dramatis

Ditetapkan Tersangka, Sudewo Bantah Lakukan Jual Beli Jabatan

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Banjir

Aceh

Polda Metro Jaya