Sempat Alami Gangguan, Pemerintah Disebut Perlu Kuatkan Distribusi BBM Darurat di Wilayah Tengah Aceh

Jakarta, tvOnenews.com — Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyoroti kondisi distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tengah Aceh yang sempat mengalami gangguan serius akibat keterbatasan akses dan kondisi geografis. 

Gangguan distribusi tersebut berdampak langsung pada masyarakat dengan terjadinya lonjakan harga energi di tingkat pengecer.

Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) PB HMI, Rizki Alif Maulana, menyampaikan bahwa PB HMI mencatat adanya upaya ekstra yang telah dilakukan Pertamina dalam kondisi darurat, termasuk melalui skema distribusi multi-moda. Namun demikian, dampak di lapangan masih dirasakan kuat oleh masyarakat.

Berdasarkan temuan PB HMI, harga BBM di tingkat pengecer masih jauh di atas harga ketentuan. BBM jenis Pertalite dijual di kisaran Rp16.000 hingga Rp20.000 per liter, sementara Pertamax mencapai Rp18.000 hingga Rp25.000 per liter.

Bahkan, untuk LPG subsidi 3 kilogram, masih ditemukan pedagang yang menjual dengan harga Rp65.000 hingga Rp100.000 per tabung.

“PB HMI mengapresiasi langkah-langkah darurat yang telah ditempuh Pertamina. Namun fakta di lapangan menunjukkan distribusi BBM belum sepenuhnya stabil. Harga yang masih tinggi di tingkat masyarakat menandakan perlunya penguatan distribusi yang lebih cepat, terukur, dan diawasi secara ketat,” ujar Alif dalam keterangannya, Senin (22/12/2025).

Menurutnya, kondisi wilayah pegunungan dan keterbatasan akses darat tidak boleh dijadikan alasan berlarutnya persoalan energi. Negara, melalui Pertamina, BPH Migas, dan pemerintah daerah, dituntut menghadirkan solusi konkret agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi dalam situasi darurat.

“Distribusi BBM dan LPG di wilayah tengah Aceh membutuhkan penanganan khusus. Dalam kondisi tertentu, opsi distribusi alternatif harus dimaksimalkan agar pasokan segera normal dan harga tidak terus membebani masyarakat,” tegasnya.

PB HMI juga mendesak untuk memperketat pengawasan guna mencegah penimbunan serta praktik penjualan BBM dan LPG subsidi di luar ketentuan resmi yang berpotensi memperparah kondisi di lapangan.

“Energi adalah kebutuhan dasar rakyat. Keadilan energi harus benar-benar dirasakan hingga ke wilayah tengah Aceh. Stok harus aman, distribusi berkelanjutan, dan harga kembali sesuai ketentuan,” kata Alif.