- Istimewa
KemenHAM Soroti Masalah Perdagangan Orang di NTT, Beri Penguatan HAM bagi Masyarakat Rentan
Kupang, tvOnenews.com - Kemeterian Hak Asasi Manusia (KemHAM) menyoroti kasus perdagangan orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang marak terjadi sebagai bentuk pelanggaran HAM.
Hal itu diungkap Staf Khusus (Stafsus) Menteri HAM RI Yoseph Sampurna Nggarang, dalam kegiatan penguatan HAM kepada masyarakat rentan di NTT yang digelar di Aula Keuskupan Agung Kupang, Sabtu (20/12/2025).
Menurut Yos Nggarang, masalah perdagangan orang di NTT itu merupakan akibat dari tidak terpenuhinya hak dasar warga dalam mengakses kehidupan yang layak dan juga pekerjaan dengan upah yang layak.
Hal itu membuat masyarakat memilih keluar dari kampung halaman dan pergi ke luar negeri atau ke luar daerah untuk mencari kerja dengan upah yang layak guna memperbaiki ekonomi mereka.
Namun sayangnya kata dia, mereka justru terjerumus dalam mafia perdagangan orang.
"Sehingga yang terjadi, kita kirim tenaga kerja keluar negeri dan dari luar negeri kita mendapatkan impor peti mati," kata Yos.
Menurutnya, untuk menghentikan masalah ini harus dimulai dari dalam rumah. Oleh karena itu ia mengmau agar jangan mudah tergiur dengan ajakan kerja yang gajinya tinggi di luar negeri tetapi prosesnya (rekrutmen) mencurigakan.
"Saat ada yang mengajak untuk pergi kerja ke luar negeri, harus lihat, siapa yang mengajak? proses perekrutannya bagaimana, lembaganya kredibel atau tidak? Ini semua harus dipastikan sebelum kita memutuskan berangkat atau tidak, agar kita tidak menjadi korban dari perdagangan orang," tambah Yos.
Menurutnya, orang-orang yang selama ini pulang sebagai korban adalah mereka yang sudah menjadi korban sejak berangkat dari rumahnya sendiri.
"Orang yang berangkat menjadi korban, keluarga juga pasti menjadi korban. Jadi ini masalah yang harus kita selesaikan dan kita semua harus mengambil peran, mencegah dari dalam rumah," tegas Yos.
Presiden Prabowo lanjut dia sangat konsen pada isu perdagangan orang sebagai salah satu upaya penegakan HAM.
"HAM menjadi yang utama dalam setiap aspek pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Makanya Kementerian HAM berdiri sendiri, terpisah dari kementerian hukum," lanjutnya.