- Antara
Polri jadi Lembaga Paling Banyak Aduan Masyarakat soal Pelayanan, Ombudsman Desak Reformasi Polri
Jakarta, tvOnenews.com - Ombudsman RI mendesak reformasi Polri dilakukan secara menyeluruh dan terukur.
Pasalnya, Ombudsman menyebut, Korps Bhayangkara itu kembali mencatat tingginya aduan publik terhadap pelayanan kepolisian dalam lima tahun terakhir.
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menilai pembenahan harus dimulai dari tata kelola pelayanan agar Polri tidak semakin kehilangan kepercayaan masyarakat.
“Perbaikan layanan adalah syarat mutlak untuk memulihkan kepercayaan publik,” kata Najih dalam Diskusi Publik Reformasi Polri di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, dikutip Minggu (7/12).
- Istimewa
Ombudsman mencatat 3.308 laporan terkait pelayanan Polri pada 2020–2025.
Angka tersebut menempatkan kepolisian dalam lima besar instansi dengan laporan terbanyak dan menunjukkan masih terjadinya penyalahgunaan wewenang serta lemahnya pengawasan di lapangan.
Senada dengan Najih, Anggota Ombudsman, Johanes Widijantoro menyebut Polri juga konsisten berada dalam tiga besar lembaga yang paling banyak diadukan dalam urusan penyelidikan, penyidikan hingga penetapan tersangka.
Ia menilai kondisi ini dipicu struktur Polri yang terlalu gemuk, sehingga rentan penyimpangan dan sulit memastikan integritas anggota.
“Profesionalitas dan integritas menjadi inti persoalan yang harus dibenahi,” tegas Johanes.
Ombudsman juga mengingatkan putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan anggota Polri mengundurkan diri atau pensiun sebelum menduduki jabatan di luar institusi.
"Ketentuan ini penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan memastikan akuntabilitas," kata Johanes.
Ombudsman meminta proses reformasi Polri dibuka setransparan mungkin agar masyarakat dapat menguji perubahannya.
"Reformasi juga harus mencakup penguatan pengawasan internal, kolaborasi dengan lembaga eksternal, serta peningkatan layanan berbasis digital yang mudah diakses masyarakat," tandasnya.
Terakhir, Ombudsman memastikan akan mengirim surat resmi kepada Tim Percepatan Reformasi Polri sebagai tindak lanjut diskusi tersebut. (rpi/muu)