Tolak Pleno Sepihak, Banom dan Lembaga PBNU Dukung Islah Tebuireng dan Desak Duet Utuh Rais Aam-Ketum

Jakarta, tvOnenews.com - Sikap penolakan terhadap rencana rapat pleno yang digelar tanpa kehadiran bersama dua pucuk pimpinan PBNU kini datang dari berbagai arah. Selain lembaga PBNU, tujuh badan otonom (banom) tingkat pusat juga menyatakan menolak langkah sepihak dan menyerukan penyelesaian masalah melalui musyawarah para kiai sepuh. Pernyataan bersama itu dirilis pada Jumat (5/12/2025) dan ditandatangani langsung oleh para ketua umum banom NU. Sikap penolakan terhadap pleno sepihak dilontarkan dalam situasi munculnya klaim pencopotan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf oleh pihak Syuriyah. Menanggapi hal itu, Gus Yahya menegaskan bahwa rapat pleno tanpa keterlibatan dirinya sebagai Ketua Umum tidak sah secara konstitusi. “Rapat Pleno Syuriyah PBNU tidak sah tanpa keterlibatan Tanfidziyah,” tegasnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (3/12/2025). Senada dengan itu, pengurus Lakpesdam PBNU Muhammad Nurkhoiron menilai pleno tanpa persetujuan kolektif adalah tindakan inkonstitusional. Ia menegaskan bahwa NU adalah jam’iyah, bukan organisasi satu figur. “NU tidak boleh berjalan dengan ego sektoral. Semua keputusan besar harus diambil bersama, bukan satu pihak,” ujarnya seperti dikutip media. Di sisi lain, banom PBNU juga menyatakan mendukung penuh inisiatif islah melalui forum silaturahim Tebuireng yang dipimpin para kiai sepuh dan mustasyar NU. Dalam dokumen pernyataan resmi, mereka menegaskan pentingnya “musyawarah yang jernih dan tabayyun yang dipimpin masyayikh sebagai jalan menyatukan jam’iyah.” Pernyataan itu ditandatangani oleh tujuh pimpinan banom pusat: H. Addin Jauharudin (PP GP Ansor), Muchamad Nabil Haroen (PP Pagar Nusa), M. Shofiyulloh Cokro (PB PMII), Irham Ali Saifuddin (DPP SARBUMUSI), Muh Agil Nuruz Zaman (PP IPNU), Prof. Dr. KH. Ali Masykur Musa (JATMAN), dan Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin (PP ISNU). Dengan dukungan banom terhadap upaya silaturahim Tebuireng dan penolakan terhadap pleno sepihak, tekanan moral kini mengerucut pada kesatuan kepemimpinan PBNU. Para ketua umum banom menegaskan bahwa konflik internal harus disikapi dengan akhlak organisasi. “Kepemimpinan PBNU harus menjadi teladan menjaga harmoni dan kemaslahatan jam’iyah,” tegas dokumen itu. Pernyataan ini menegaskan bahwa penyelamatan NU hanya dapat dilakukan melalui duet utuh Rais ‘Aam–Ketua Umum, bukan langkah unilateral. Dengan demikian, publik pecinta NU kini menunggu apakah pucuk pimpinan PBNU memilih jalan rekonsiliasi para kiai sepuh, atau tetap melanjutkan manuver sepihak yang berpotensi memecah jam’iyah. (rpi)

Tolak Pleno Sepihak, Banom dan Lembaga PBNU Dukung Islah Tebuireng dan Desak Duet Utuh Rais Aam-Ketum

Berita Terkait

PWNU Lampung: Rais Aam Adalah Simbol Pemersatu Warga NU

Gus Yahya Masih Mengaku Jadi Ketum PBNU, Wasekjen Beri 'Kecaman' Keras

Tak Tahan Lagi PBNU Terbelah Dua Kubu, Kiai Cholil Nafis Buka-bukaan 'Borok' Gus Yahya

Bantah Gus Yahya, Wasekjen PBNU Sebut Mukmatamr yang Bakal Diselenggarakan Zulfa Mustofa Sah Secara Aturan

Topik Terkait

Pbnu

Nu

Yahya Cholil Staquf

Syuriyah

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Dpr