Mengapa Status Bencana Nasional Belum Ditetapkan di Sumatera? Ketua MPR: Pemerintah Punya Kalkulasi

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, menanggapi wacana penetapan status bencana nasional terkait musibah hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. 

Menurut Muzani, pemerintah memiliki pertimbangan dan hitung-hitungan tersendiri dalam menentukan urgensi penetapan status tersebut.

Muzani menilai bahwa penanganan pascabencana di tiga provinsi terdampak, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini didasarkan pada laporan yang ia terima dari para kepala daerah setempat.

"Pemerintah punya kalkulasi tentang apakah bencana ini mau ditingkatkan menjadi status bencana nasional atau tidak," ujar Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12).

Politisi Gerindra tersebut mengakui bahwa bencana itu sempat melumpuhkan akses vital, mulai dari tingkat desa hingga antar-kabupaten. Namun, ia menekankan bahwa konektivitas wilayah yang sempat terputus kini perlahan mulai pulih dari hari ke hari.

Muzani juga memberikan apresiasi tinggi terhadap kerja keras aparat gabungan, mulai dari TNI, Polri, petugas BNPB, hingga para relawan yang tak kenal lelah bertugas di lapangan. 

Selain itu, ia menyoroti tingginya rasa solidaritas masyarakat yang bahu-membahu mengirimkan bantuan.

"Partisipasi masyarakat yang dilakukan untuk memberi empati, simpati, support, dukungan juga luar biasa di tiga provinsi itu. Tentu ini adalah sebuah modal bagi kita," tuturnya.

Terkait alasan mengapa status bencana nasional belum dideklarasikan, Muzani memperkirakan hal itu karena situasi di lokasi bencana mulai berangsur kondusif. 

Layanan krusial seperti listrik dan pasokan BBM dilaporkan sudah mulai masuk kembali, meskipun ia tidak menampik masih ada beberapa kekurangan dalam penanganannya.

Sebagai informasi tambahan, dampak bencana di Sumatera tergolong cukup parah. 

Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Rabu (3/12), Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, melaporkan bahwa total korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan tanah longsor di wilayah tersebut telah mencapai 770 orang. (ant/dpi)