Lembaga Pemerhati HAM, Imparsial Soroti Aksi Menhan-Panglima TNI Berantas Tambang Timah Ilegal

Jakarta, tvOnenews.com - Langkah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang turun langsung menertibkan tambang timah ilegal di Bangka Tengah menuai kritik. Lembaga pemerhati HAM, Imparsial, menilai aksi tersebut sebagai praktik liar penegakan hukum yang keliru secara politik dan melanggar aturan. Keterlibatan langsung dua pucuk pimpinan sektor pertahanan pada 19 November 2025 itu, lengkap dengan pengerahan personel TNI bersenjata, dianggap sebagai preseden buruk yang mencampuradukkan urusan pertahanan dengan ranah penegakan hukum. Imparsial menegaskan, penertiban tambang ilegal adalah murni domain aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan, bukan tugas Kementerian Pertahanan (Kemenhan) maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI). "Secara normatif, tugas Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terbatas pada urusan pemerintahan di bidang pertahanan," demikian pernyataan Imparsial dalam keterangan persnya yang diterima Jumat (21/11/2025) malam. Menurut lembaga tersebut, Kemenhan bertanggung jawab pada formulasi kebijakan dan pembinaan kekuatan pertahanan, bukan terjun dalam operasi penegakan hukum. Keterlibatan TNI dalam operasi ini juga dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap mandat institusi yang diamanatkan konstitusi sebagai alat pertahanan negara dari ancaman perang. Imparsial memandang, langkah Menhan dan Panglima TNI ini merupakan bentuk penyimpangan kewenangan serta upaya menormalisasi kembalinya pendekatan militeristik dalam urusan sipil. Praktik tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip negara hukum dan mengkhianati amanat reformasi 1998 yang menghendaki TNI kembali ke barak. "Penyimpangan ini semakin diperparah oleh fakta bahwa prajurit TNI tidak hanya hadir di lokasi operasi, tetapi juga melakukan tindakan penegakan hukum seperti penangkapan dan penyitaan," lanjut Imparsial. Lebih lanjut, kehadiran personel TNI bersenjata lengkap di lokasi juga disorot sebagai bentuk penggunaan kekuatan yang berlebihan (excessive use of force). Menurut Imparsial, pengerahan kekuatan militer tidak proporsional dengan ancaman yang dihadapi, mengingat para penambang ilegal bukanlah kombatan atau kelompok bersenjata. Hal ini, kata Imparsial, menciptakan militerisasi penegakan hukum yang berbahaya bagi keselamatan warga sipil dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Imparsial juga menilai bahwa keterlibatan langsung pejabat tertinggi sektor pertahanan dalam operasi lapangan mengirimkan sinyal berbahaya bahwa penggunaan kekuatan militer dalam urusan sipil semakin dinormalisasi. Praktik itu dinilai membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan berisiko menyeret Indonesia kembali pada pendekatan militeristik yang seharusnya telah ditinggalkan.

Lembaga Pemerhati HAM, Imparsial Soroti Aksi Menhan-Panglima TNI Berantas Tambang Timah Ilegal

Berita Terkait

Ribuan Hektare Tahura Bukit Soeharto Ditambang Ilegal, Otorita IKN Desak Perusahaan Lakukan Pemulihan Lingkungan

Bahlil Tunggu Laporan Resmi Soal Dugaan Tambang Ilegal di IMIP, Tegaskan Siap Tindak Pelanggar

Libatkan Jurnalis hingga Konten Kreator, KBA Ubah Tambang Karst Ilegal Jadi Ecovillage Berbasis Edukasi dan Geowisata

Izin Tak Lengkap, ESDM Tegaskan Aktivitas Tambang PT Punokawan Gali Sejahtera di Probolinggo Ilegal

Topik Terkait

Imparsial

Tambang Ilegal

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Dpr

Polda Metro Jaya