RUU KUHAP Siap Disahkan 18 November, Gelombang Penolakan Membesar: 9 Pasal Dinilai Berbahaya untuk Warga

RUU mengizinkan sidang daring, tetapi tanpa standar teknis seperti rekaman, akses publik, dan keamanan. Kondisi ini membuat sidang rawan manipulasi dan menghilangkan asas keterbukaan.

5. Pasal 16 — Investigasi Khusus Tanpa Pengawasan

Pasal ini memperbolehkan metode investigasi khusus, seperti pembelian terselubung, tanpa mewajibkan izin hakim. Risiko paling besar adalah potensi penjebakan warga oleh aparat.

6. Pasal 134–139, 168–169, 175 ayat (7) — Hak Korban dan Saksi Tidak Operasional

RUU mencantumkan hak korban dan saksi tetapi tanpa penanggung jawab yang jelas. Akibatnya, bantuan hukum, pendampingan psikologis, atau perlindungan dapat diabaikan antar instansi.

7. Pasal 85–88, 222, 224–225 — Standar Pembuktian Tidak Jelas

Tidak ada definisi tegas mengenai “bukti yang cukup”. Ketidakjelasan ini sangat berisiko karena keputusan penyidik dapat bergantung pada tafsir subjektif.

8. Pasal 33, 142 ayat (3) huruf b, 146 ayat (4)-(5), 197 ayat (10), Pasal 1 angka 20–21 — Peran Advokat Dipersempit

Hak advokat dalam mendampingi saksi atau tersangka dipersempit. Ketimpangan ini membuat posisi warga lemah dalam proses hukum karena kuasa hukum kehilangan ruang kerja yang ideal.

9. Pasal 74–83 — Restorative Justice (RJ) Disalahartikan

Konsep RJ dicampuradukkan dengan penghentian perkara. Tanpa pengawasan pengadilan, penyelesaian damai berisiko digunakan untuk “menghilangkan” kasus, terutama jika melibatkan pihak berpengaruh.

Dengan sembilan pasal kontroversial tersebut, penolakan publik terhadap RUU KUHAP semakin meluas. Berbagai koalisi masyarakat sipil meminta pemerintah dan DPR menarik kembali RUU ini dan membuka pembahasan yang lebih transparan serta partisipatif.

Publik kini menunggu apakah DPR tetap akan mengesahkan RUU KUHAP pada 18 November, atau memilih menunda demi mendengarkan aspirasi masyarakat. Artikel ini akan terus diperbarui dengan perkembangan terbaru dari proses legislasi. (nsp)