BPK Proses Seluruh Karyawan yang Diduga Terlibat Kasus Korupsi Ade Yasin

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menonaktikan pegawainya yang menerima suap dari Bupati Bogor Ade Yasin (AY). "Kami sudah menonaktifkan kepala perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat demikian juga dengan beberapa staf yang menjadi tim pemeriksa untuk kasus terkait ini," ucap Ketua BPK Isma Yatun saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari. Selain itu, kata Isma, BPK juga akan memproses seluruh pegawai yang diduga terlibat dalam kasus tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui Majelis Kehormatan Kode Etik BPK. "Kami merasa sangat prihatin dengan kejadian terkini yang turut melibatkan pegawai BPK RI. Hal ini merupakan pukulan berat bagi BPK sekaligus sebagai 'advance warning' bagi institusi kami," ujar Isma. BPK, kata dia, mendukung penuh upaya KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia mengatakan BPK dan KPK selalu bersinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan lebih akuntabel dengan bersama-sama menjadi garda terdepan sebagai "combating corruption agencies" di Indonesia. "Untuk itu, kami mendukung upaya-upaya penegakan integritas, independensi, dan profesionalisme dan kami telah berkoordinasi dengan KPK terkait peristiwa ini yang dapat menjadi 'deterrent effect' bagi siapapun yang nilai-nilai dasar tersebut," ujarnya. KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat Tahun Anggaran 2021. Sebagai pemberi, yakni Bupati Bogor periode 2018-2023 Ade Yasin (AY), Sekretaris Dinas Kabupaten Bogor Maulana Adam (MA), Kasubid Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah (IA), dan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizki Taufik (RT). Sedangkan empat tersangka penerima suap, yaitu pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/pengendali teknis Anthon Merdiansyah (ATM), pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor Arko Mulawan (AM), pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/pemeriksa Hendra Nur Rahmatullah Karwita (HNRK), dan pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/pemeriksa Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR). KPK menyebut dugaan suap yang dilakukan Ade Yasin tersebut agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). ant/put

BPK Proses Seluruh Karyawan yang Diduga Terlibat Kasus Korupsi Ade Yasin

Berita Terkait

Kasus Korupsi Kuota Haji, Petinggi PBNU Diduga Terima Uang

Puluhan RT Terendam Banjir, Pemprov Jakarta Modifikasi Cuaca Selama 5 Hari

Update! BPBD DKI Jakarta: 751 Warga di Jakbar dan Jakut Masih Mengungsi Gegara Banjir

Update Banjir Jakarta, BPBD: 11 RT Masih Digenangi Air hingga Siang Ini

Topik Terkait

Ade Yasin

Bpk

Korupsi

Tersangka

Kabupaten Bogor

Jakarta

Badan Pemeriksa Keuangan

Bogor

Gedung Kpk

Saksikan Juga

Ancaman Perang Diujung Tanduk, Jerman Serukan NATO Saling Perkuat Pertahanan

Garis Batas: Efek Domino Tak Miliki Akun Coretax

Kenapa Jokowi Tak Diperiksa KPK dalam Kasus Korupsi Kuota Haji?

Waspada Cuaca Buruk, Sejumlah Daerah Dilanda Banjir dan Longsor

Korban Bencana di Aceh 'Diteror' Tagihan Mekar

Kepala Pelni Ambon Diamuk Ratusan Buruh Pelabuhan Yos Soedarso

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Banjir

Aceh

Polda Metro Jaya