Purbaya Murka ke Pemda Terkait Ratusan Triliun Cuma Ngendap di Bank, Menkeu: Ini Bukan Soal Uangnya!

Jakarta, tvOnenews.com - Baru-baru ini, beredar video Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa murka ke pemerintahan daerah terkait uang ratusan triliun milik 15 pemerintah daerah (pemda) mengendap di bank. Sontak, hal ini menyedot perhatian warganet hingga menuai komentar di media sosial. Berdasarkan informasi yang dihimpun, total uang milik pemda yang menganggur di bank sejumlah Rp234 triliun. Menyikapi hal ini, Menkeu Purabaya jelaskan hal ini menjadi wujud pemda tidak cakap dalam menyerap anggaran. "Serapan rendah mengakibatkan menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada tapi soal kecepatan eksekusi," cetus Purbaya dalam rapat bersama kepala daerah secara daring di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025). Kemudian, Menkeu beberkan serapan anggaran APBD seluruh provinsi di Indonesia hingga September 2025 baru 51,3 persen atau setara dengan Rp712,8 triliun. Padahal, lanjut Purbaya, total pagu yang ada mencapai Rp1.389 triliun. Serapan anggaran ini lebih rendah 13,1 persen dibanding di bulan yang sama pada tahun lalu. Selain itu, orang nomor satu di kementerian keuangan itu menyoroti belanja modal yang mengalami penurunan. Padahal, dia menuturkan model penyerapan anggaran tersebut bisa berdampak langsung kepada ekonomi masyarakat seperti pembangunan dan terbukanya lapangan kerja. "Artinya perputaran ekonomi daerah berjalan lebih lambat. Yang perlu perhatian serius adalah belanja modal hanya Rp58,2 triliun atau turun lebih dari 31 persen." "Padahal ini belanja yang langsung berdampak ke pembangunan dan lapangan kerja," tegasnya. Bahkan, Purbaya turut mengkritik serapan anggaran di sektor lain yang turut anjlok seperti belanja barang dan jasa dan belanja lainnya. Dia pun mendesak agar pemda segera memaksimalkan serapan anggaran hingga akhir tahun 2025. Ia tidak ingin ada lagi ada dana yang hanya nganggur dalam bentuk kas dan deposito di bank. "Saya ingatkan, percepatan realisasi belanja terutama yang produktif harus ditingkatkan dalam tiga bulan terakhir tahun ini. Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito," ucapnya. "Kalau uangnya bergerak, ekonomi ikut hidup dan masyarakat langsung merasakan manfaatnya," sambung Purbaya. Namun, meski pemda diultimatum untuk membelanjakan anggaran hingga akhir tahun, Purbaya tetap ingin agar belanja dilakukan lebih cepat. Hal ini semata-mata demi menjaga kepercayaan investor serta masyarakat terhadap pemda. "Dan terakhir, jaga tata kelola dan integritas. Kepercayaan publik dan investor adalah modal utama. Sekali hilang, membangunnya butuh waktu lama," tuturnya. Purbaya turut memaparkan daftar pemda yang masih memiliki 'uang nganggur' di bank. Adapun Pemprov DKI Jakarta menjadi pemda yang paling banyak memiliki simpanan yakni hingga Rp14,6 triliun. Lalu, diikuti Pemprov Jawa Timur (Jatim) yang mencapai Rp6,8 triliun, serta Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru, Kalimantan Selatan, senilai Rp5,1 triliun. Dalam pemaparannya, Purbaya memperlihatkan 15 pemda yang memiliki simpanan uang terbanyak per September 2025 dan berikut daftarnya: 1. Pemprov DKI Jakarta: Rp14,6 triliun 2. Pemprov Jawa Timur: Rp6,8 triliun 3. Pemkot Banjarbaru: Rp5,1 triliun 4. Pemprov Kalimantan Utara: Rp4,7 triliun 5. Pemprov Jawa Barat: Rp4,1 triliun 6. Pemkab Bojonegoro: Rp3,6 triliun 7. Pemkab Kutai Barat: Rp3,2 triliun 8. Pemprov Sumatera Utara: Rp3,1 triliun 9. Pemkab Kepulauan Talaud: Rp2,6 triliun 10. Pemkab Mimika: Rp2,4 triliun 11. Pemkab Badung: Rp2,2 triliun 12. Pemkab Tanah Bumbu: Rp2,1 triliun 13. Pemprov Bangka Belitung: Rp2,1 triliun 14. Pemprov Jawa Tengah: Rp1,9 triliun 15. Pemkab Balangan: Rp1,8 triliun Sementara tren pemda menyimpan uang di bank mengalami peningkatan dibanding bulan September 2024 lalu. Saat merujuk pada pemaparan Purbaya, total uang yang disimpan di bank pada September 2024 mencapai Rp208,6 triliun. Sedangkan, pada September 2025 sebesar Rp234 triliun atau naik sekitar Rp25,4 triliun. Lebih lanjut, Purbaya juga meminta agar kepala daerah memperbaiki tata kelola penyerapan anggaran. Dia meyakini jika dikelola dengan benar, akan terjadi peningkatan ekonomi pada pertengahan tahun 2026. "Jadi saya minta kepada para gubernur itu, perbaiki dulu tata kelola dan penyerapan uang daerah. Dua triwulan ke depan, saya lihat seperti apa. Kalau bagus, penyelewengan sedikit, saya yakin ekonomi (akan mengalami peningkatan)," jelasnya. Tak hanya itu saja, Purbaya juga akan menambah dana transfer ke daerah (TKD) jika terjadi peningkatan ekonomi. (aag)

Purbaya Murka ke Pemda Terkait Ratusan Triliun Cuma Ngendap di Bank, Menkeu: Ini Bukan Soal Uangnya!

Berita Terkait

Purbaya Komentari Kinerja Bea Cukai: Amat Canggih, Naik Kelas

Ditanya Soal Kinerja Bea Cukai, Purbaya: Memang Perlu Didorong Saja

Sri Mulyani Bakal Jadi Dosen di Universitas Oxford Usai Tak Lagi Jabat Menkeu

Ramai di TikTok soal Purbaya Usul Skema MBG Diganti Uang Tunai, Kemenkeu Tegaskan Itu Hoaks!

Topik Terkait

Purbaya

Menkeu

Bank

Pemda

Apbd

Tkd

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Dpr