Perpres Program Makan Bergizi Gratis Rampung, Kepala BGN: Tinggal Dibagikan

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah memastikan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah tuntas dan siap diterbitkan dalam waktu dekat. 

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyebut aturan itu segera dibagikan usai rampung dibahas di tingkat kabinet.

“Sudah (selesai). Tinggal beres, tinggal dibagikan,” ujar Dadan seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Istana Negara, Jakarta Pusat, dikutip Selasa (21/10/2025).

Perpres tersebut, kata Dadan, tidak hanya mengatur tata pelaksanaan program MBG, tetapi juga memuat sanksi administratif bagi penyelenggara dapur umum yang melanggar standar operasional prosedur (SOP).

“Ada, pasti. Sekarang juga tanpa Perpres sudah ada. Kan menghentikan operasional,” tegasnya.

Dadan mengungkapkan, hingga saat ini BGN telah menghentikan sementara 106 dapur umum di seluruh Indonesia karena tidak memenuhi standar kelayakan. Namun, 12 di antaranya sudah kembali beroperasi setelah memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan.

Langkah tegas ini, lanjutnya, menjadi bagian dari pengawasan ketat untuk memastikan makanan yang disajikan dalam program nasional tersebut aman dikonsumsi peserta didik.

Selain pengawasan fisik, BGN kini juga membuka akses publik terhadap data kesehatan dan potensi keracunan makanan pada pelaksanaan MBG. 

Melalui sistem terpadu antara BGN dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), masyarakat kini dapat memantau kondisi keamanan pangan secara real time.

“Sekarang datanya langsung dari Kemenkes. Jadi setiap pagi dari Kemenkes kirim ke kita,” jelas Dadan.

Ia menambahkan, portal resmi BGN kini telah menyiarkan data tersebut secara terbuka untuk publik.

“Sudah mulai. Bisa dipantau publik di web BGN,” ujarnya menegaskan.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan tujuan meningkatkan gizi pelajar sekaligus menekan kasus kekurangan gizi dan stunting di Indonesia. (agr/iwh)