Purbaya Dipanggil Gibran Buntut Pemotongan Anggaran Pemda, Ungkap Wapres Suarakan Keresahan para Pemimpin Daerah

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti isu pemotongan anggaran pemerintah daerah (pemda).

Hal itu disampaikan Purbaya setelah sebelumnya menemui Gibran di Istana Wakil Presiden, Kamis (17/10).

Diakui Purbaya, Gibran menyoroti keresahan sejumlah kepala daerah atas kebijakan pengurangan transfer ke daerah (TKD) dalam rancangan APBN 2026.

Katanya, Gibran juga mempertanyakan mitigasi Kemenkeu atas dampak pemotongan tersebut terhadap kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah masing-masing.

“Dia menyuarakan keresahan dari pemimpin-pemimpin daerah yang anggarannya dipotong, soal apa langkah kami ke depan untuk memitigasi itu,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Menurut Purbaya, ruang kebijakan untuk merespons kekhawatiran tersebut masih terbatas dalam jangka pendek. Pemerintah saat ini berfokus pada perbaikan efisiensi dan tata kelola belanja daerah agar penggunaan dana transfer menjadi lebih efektif.

Sebagai langkah strategis, Purbaya meminta pemerintah daerah menata kembali serapan belanja mereka selama satu tahun ke depan. Hasilnya akan dievaluasi secara berkala oleh Kementerian Keuangan.

“Nanti kami lihat bagus apa nggak serapannya, ada kebocoran apa nggak. Nanti triwulan ketiga kami hitung ulang. Kalau ekonominya bagus kan pendapatan kita meningkat juga. Kami akan lihat berapa yang bisa kami bagi ke daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa Wakil Presiden menekankan pentingnya menjaga keseimbangan fiskal nasional di tengah dinamika ekonomi saat ini.

“Jadi daerah jangan terlalu cemas, kami juga memikirkan stabilitas nasional. Kira-kira itu pesan dari beliau,” tuturnya.

Sebagai informasi, anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Pada masa Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati, TKD ditetapkan sebesar Rp650 triliun atau turun 24,8 persen dari proyeksi 2025 yang mencapai Rp864,1 triliun.

Namun setelah dilakukan evaluasi oleh Purbaya sebagai Menteri Keuangan baru, alokasi TKD direvisi menjadi Rp693 triliun atau lebih tinggi Rp43 triliun dari rancangan awa, meski tetap lebih rendah dibandingkan tahun berjalan.

Purbaya sebelumnya telah menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas keuangan agar dana TKD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pasalnya, meski penyaluran TKD meningkat, realisasi belanja daerah justru mengalami perlambatan.

Data Kementerian Keuangan mencatat, hingga 30 September 2025, penyaluran dana TKD mencapai Rp644,9 triliun, naik dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp635,6 triliun.

Namun realisasi belanja pegawai daerah menurun dari Rp313,1 triliun menjadi Rp310,8 triliun. Belanja barang dan jasa juga turun dari Rp219,7 triliun menjadi Rp196,6 triliun, sementara belanja modal merosot tajam dari Rp84,7 triliun menjadi Rp58,2 triliun. Adapun belanja lainnya tercatat menurun dari Rp203,1 triliun menjadi Rp147,2 triliun.

Rendahnya serapan anggaran membuat dana pemerintah daerah di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) menumpuk hingga Rp233,1 triliun per akhir Agustus 2025. Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya efektivitas pengelolaan fiskal di tingkat daerah. (ant/rpi)