news

Daerah

Bola

Sport

Gaya Hidup

Video

Tvone

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada acara Konferensi Pers Penanggulangan KLB pada Program Prioritas Makan Bergizi Gratis yang dihadiri oleh beberapa Menteri, Jakarta, Minggu, (02/10/2025).
Sumber :
  • tvOnenews/Taufik

Menkes Budi: Dapur MBG Bersertifikat Higienis Tembus 100, Target Nasional Selesai Sebulan

Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut jumlah dapur bersertifikat melonjak signifikan dalam hitungan hari setelah pemerintah memperketat SPPG buntut dari banyaknya keracunan.
Kamis, 2 Oktober 2025 - 14:18 WIB
Reporter:
Editor :

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah mempercepat penataan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mewajibkan seluruh Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengungkap jumlah dapur bersertifikat melonjak signifikan dalam hitungan hari.

“Kalau yang sertifikat layak higienis dan sanitasi ini, kan kemarin angkanya sekitar 20-an ya, jadi dalam waktu dua hari tiga hari, per kemarin tuh sudah 96, jadi naik dari 36 ke 96 dan per hari ini sudah di atas 100 angkanya. Jadi angka itu sekarang per hari kita review,” kata Budi dalam konferensi pers di Kementerian Kesehat, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).

Ia menegaskan bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pemerintah menargetkan seluruh SPPG meraih SLHS maksimal dalam sebulan.

“Kalau ditanya targetnya kapan, saya dan Pak Dadan itu sudah menargetkan paling lama 1 bulan yang sudah ada surat resminya diharapkan semua SPPG-nya ini sudah bisa mendapatkan SLHS,” ujarnya.

Selain SLHS, Budi memastikan setiap SPPG juga diwajibkan memiliki sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) sebagai standar gizi dan manajemen risiko.

“Kemudian ada proses HACCP untuk prosesnya, terutama berkaitan dengan standar gizi dan manajemen risikonya,” jelasnya.

Lebih jauh, sertifikasi halal juga akan diwajibkan, ditambah dengan rekognisi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Kementerian Kesehatan dan BPOM dan BGN nanti akan bekerja sama untuk melakukan sertifikasi. Ini proses standardisasi awal minimalnya seperti apa,” sebut Budi.

Ia menegaskan percepatan sertifikasi dilakukan dengan tetap menjaga kualitas dan tanpa membebani biaya tinggi.

“Kita juga sudah membahas bagaimana ada akselerasi dari sisi masing-masing penerbit sertifikasi agar prosesnya bisa cepat, kualitasnya baik, dan tidak ada biaya izin yang mahal-mahal,” pungkasnya. (agr/rpi)

Berita Terkait

Topik Terkait

Saksikan Juga

11:47
15:11
07:39
18:33
03:26
01:19

Viral