Fakta Baru Korupsi RPTKA Kemnaker, KPK Ungkap Mantan Staf Ahli Menaker Peras Agen TKA dengan Meminta Mobil, Begini Modus Pemerasannya

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta baru dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). KPK memaparkan, Haryanto selaku mantan Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Internasional era Menaker Yassierli, diketahui memeras dengan meminta sebuah mobil kepada agen tenaga kerja asing (TKA). Temuan ini menambah panjang daftar praktik dugaan korupsi yang menyeret delapan tersangka di lingkungan Kemenaker. Haryanto adalah salah satu tokoh kunci dalam perkara yang ditaksir merugikan negara puluhan miliar rupiah. "Ditemukan fakta bahwa tersangka dimaksud juga meminta kepada salah seorang agen TKA untuk dibelikan satu unit kendaraan roda empat di sebuah dealer di Jakarta," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Jakarta, Minggu (28/9/2025). Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi PrasetyoSumber : Rika Pangesti/tvOnenews Budi menjelaskan, agen TKA tersebut akhirnya membeli mobil merek Toyota Innova. Kendaraan itu kini sudah disita oleh KPK sebagai bagian dari barang bukti. "Penyitaan-penyitaan aset yang diduga terkait ataupun berasal dari dugaan tindak pidana korupsi ini dibutuhkan untuk proses pembuktian perkara sekaligus upaya awal dalam optimalisasi asset recovery," ujarnya. Sebelumnya, pada 5 Juni 2025, KPK mengumumkan identitas delapan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan RPTKA. Mereka adalah aparatur sipil negara Kemenaker: Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad. Menurut hasil penyidikan, dalam kurun 2019-2024 para tersangka berhasil mengumpulkan sekitar Rp53,7 miliar dari praktik pemerasan tersebut. Modus pemerasannya yakni pemohon RPTKA dipaksa membayar karena jika dokumen tidak terbit, izin kerja maupun izin tinggal tenaga kerja asing akan terhambat. Setiap keterlambatan dikenai denda Rp1 juta per hari. KPK juga menyinggung bahwa praktik serupa diduga sudah berlangsung sejak era kepemimpinan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (2009-2014), lalu berlanjut pada periode Hanif Dhakiri (2014–2019), hingga Ida Fauziyah (2019-2024). Seluruh tersangka kini telah ditahan. Penahanan dilakukan bertahap, yakni empat orang pada 17 Juli 2025 dan empat orang lainnya pada 24 Juli 2025. Kasus ini menjadi preseden buruk yang menunjukkan bagaimana praktik penyalahgunaan kewenangan di Kemenaker berlangsung sistematis dan merugikan banyak pihak. (ant/rpi)

Fakta Baru Korupsi RPTKA Kemnaker, KPK Ungkap Mantan Staf Ahli Menaker Peras Agen TKA dengan Meminta Mobil, Begini Modus Pemerasannya

Berita Terkait

Tanpa Revisi UU Polri, Pengamat Sebut Perpol Rangkap Jabatan Dinilai Picu Polemik Birokrasi

KPK Nilai Kasus Bupati Lampung Tengah Cerminkan Lemahnya Rekrutmen Partai Politik

Indonesia Productivity Summit 2025: Menaker Paparkan Strategi Nasional untuk Tingkatkan Daya Saing SDM

Kejari Medan Berhasil Selamatkan Uang Negara Sebesar Rp 181,2 Miliar Sepanjang Tahun 2025

Topik Terkait

Rptka

Korupsi

Pemerasan

Kemnaker

Kementerian Ketenagakerjaan

Kpk

Tenaga Kerja Asing

Tka

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Dpr