Komisi IV DPR Setujui Anggaran Kemenhut 2026 Rp6,04 Triliun, Naik 22 Persen dari Tahun Sebelumnya

Program-program yang akan digulirkan antara lain:

• Fasilitasi UMKM kehutanan dalam penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

• Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kerusakan dan kebakaran hutan.

• Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH).

• Rehabilitasi hutan untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan air.

“Belanja ini menjadi salah satu investasi Kementerian Kehutanan bagi peningkatan modal sosial masyarakat di tingkat tapak,” jelas Raja Juli.

Komitmen untuk Keberlanjutan

Dengan meningkatnya anggaran, Kemenhut menargetkan perbaikan signifikan pada tata kelola kehutanan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga peran Indonesia sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terluas di dunia.

DPR RI pun menekankan agar penggunaan anggaran tersebut tetap diawasi secara ketat. Fokus utamanya adalah mencegah kebakaran hutan, memperkuat peran masyarakat adat, dan memastikan pemanfaatan hutan selaras dengan kepentingan lingkungan global.

Persetujuan anggaran Rp6,04 triliun bagi Kemenhut pada TA 2026 menjadi momentum penting dalam pengelolaan hutan Indonesia. Dengan kenaikan 22 persen, diharapkan program kehutanan yang berkelanjutan, adil, dan berbasis masyarakat dapat terealisasi, sekaligus mendukung kontribusi Indonesia terhadap isu lingkungan dunia. (ant/nsp)