Koalisi RFP Desak Presiden Bentuk Tim Independen Reformasi Kepolisian, Soroti 9 Masalah Sistemik Polri

Jakarta, tvOnenews.com - Gelombang desakan reformasi Kepolisian semakin menguat, menyusul sederet tindakan represif dan ketidakprofesionalan aparat di berbagai daerah. Terbaru, Presiden RI Prabowo Subianto disebut-sebut tengah menyiapkan tim khusus Reformasi Kepolisian setelah berdialog dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Negara pada Kamis (11/9/2025). Menanggapi rencana tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Koalisi RFP) menegaskan bahwa reformasi Polri tidak bisa berhenti pada sekadar pembentukan tim atau komisi. Mereka menuntut adanya peta jalan pembenahan institusi Polri yang menyentuh akar persoalan di level sistem, kewenangan, struktur, hingga kultur. Koalisi RFP Desak Presiden Bentuk Tim Independen Reformasi Kepolisian, Soroti 9 Masalah Sistemik PolriSumber : Rika Pangesti/tvOnenews.com “Harus ada komitmen presiden memastikan rekomendasi tim bersifat mengikat, impactful, dan menjadi dasar perubahan Undang-Undang Polri. Kalau tidak, upaya ini hanya berakhir sebagai gimmick politik seperti reformasi yang gagal di masa lalu,” tegas Koalisi RFP dalam pernyataan tertulisnya, Senin (15/9/2025). Tolak RUU KUHAP Versi Terakhir Koalisi juga mendesak Presiden Prabowo dan DPR menghentikan upaya pengesahan RUU KUHAP versi 13 Juli 2025, yang dinilai justru memperluas kekuasaan Polri dalam penyelidikan dan penyidikan tanpa kontrol memadai. Mereka menuntut agar revisi KUHAP memuat mekanisme check and balances melalui pengadilan, termasuk skema habeas corpus untuk menjamin hak warga yang ditangkap dan mencegah praktik penyalahgunaan wewenang serta pelanggaran HAM. Tuntutan Tim Independen Koalisi RFP mengajukan 3 syarat pokok jika Presiden benar-benar membentuk tim Reformasi Kepolisian: Pertama, kewenangan efektif dengan hasil yang mengikat, bukan sekadar laporan. Kedua, komposisi independen berisi tokoh masyarakat sipil, akademisi, dan aktivis dengan rekam jejak advokasi kepolisian. Unsur polisi dan Kompolnas justru diminta dikecualikan demi mencegah konflik kepentingan. Ketiga, proses transparan sejak pembentukan hingga hasil akhir. 9 Masalah Fundamental Polri Koalisi RFP juga memetakan sembilan masalah sistemik dan struktural yang dinilai mendesak untuk ditangani: 1. Lemahnya sistem akuntabilitas dan pengawasan, termasuk impunitas. 2. Pendidikan yang melanggengkan kekerasan, militeristik, dan diskriminasi gender. 3. Tata kelola organisasi tidak transparan, rawan korupsi. 4. Rekrutmen, mutasi, promosi tidak berbasis meritokrasi. 5. Kewenangan Polri yang terlalu luas hingga ke ranah sipil. 6. Penggunaan kekuatan berlebihan dan represif dalam menangani demonstrasi. 7. Lemahnya komitmen HAM, demokrasi, dan kesetaraan. 8. Praktik tebang pilih, penundaan perkara, hingga perilaku koruptif. 9. Keterlibatan polisi dalam bisnis dan politik. Reformasi Mandek Sejak 1998 Koalisi RFP menilai agenda reformasi Polri pasca-1998 hanya berhenti pada pemisahan Polri dari TNI, tanpa perubahan mendasar dalam tata kelola, struktur, maupun kultur. “Tanpa komitmen politik yang jelas, pembentukan tim hanya akan mengulang kegagalan reformasi sebelumnya. Saatnya mendesain Polri yang sipil, demokratis, bebas dari politisasi, dan benar-benar akuntabel,” tegas Koalisi RFP. Koalisi ini terdiri dari 14 organisasi masyarakat sipil, di antaranya YLBHI, ICW, AJI, KontraS, ICJR, SAFEnet, LBH Jakarta, PSHK, LBH Pers, IJRS, LSF. (rpi/muu)

Koalisi RFP Desak Presiden Bentuk Tim Independen Reformasi Kepolisian, Soroti 9 Masalah Sistemik Polri

Berita Terkait

Penembakan Massal Brutal di Pantai Australia: 12 Orang Tewas

Sakit Hati Anggota DPR RI Ini Lihat Brutalnya 6 Polisi Keroyok Dua Mata Elang di Kalibata: Saya Minta Kapolri Tindak Tegas, Pecat

Libur Akhir Tahun 2025, Presiden Prabowo Siapkan Diskon Besar Tarif Tol hingga Tiket Pesawat

Gelar Rapat di Hambalang, Prabowo Perintahkan Hunian Korban Bencana di Sumatera Dikebut

Topik Terkait

Tindakan Represif

Aparat

Prabowo

Polri

Gnb

Koalisi Rfp

Polisi

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Dpr