Dosen Hukum Pidana UI sebut Jokowi Berpotensi Ikut Bertanggung Jawab di Kasus Nadiem, Ini Aturan Hukumnya

Jakarta, tvOnenews.com - Tidak sedikit akademisi melontarkan pandangannya terkait kasus Mantan Mendikbudristek periode 2019-2024, Nadiem Makarim. Bahkan, dosen Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Febby Mutiara Nelson juga sampaikan pandangannya soal hal tersebut. Kata dia, mantan Presiden, Jokowi berpotensi bertanggungjawab hukum dalam kasus dugaan korupsi Laptop Chromebook oleh tersangka mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Bahkan ia jelaskan, aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa kecuali, termasuk presiden, apabila terbukti terlibat secara aktif. “Kalau nanti dalam proses hukum terbukti bahwa presiden secara aktif terlibat atau memberikan perintah yang melanggar hukum dalam program chromebook ini, maka tentu pertanggungjawaban pidana tidak bisa dikecualikan,” ucap Dosen Hukum Pidana UI, Febby kepada awak media saat dihubungi, seperti dikutip pada Jumat (5/9/2025). Selain itu, ia tegaskan, prinsip dasar dalam hukum pidana mengatur setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban, terlepas dari jabatannya. "Dalam prinsip hukum pidana, setiap orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum bisa dimintai pertanggungjawaban, tidak peduli jabatannya, kecuali ada alasan pembenar atau alasan pemaaf,” ucap Febby. Maka dengan begitu, meski secara umum tanggung jawab hukum berada di level kementerian, Febby menilai tidak bisa menutup kemungkinan adanya konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika bukti keterlibatan langsung ditemukan dalam penyidikan. Sebagai informasi, Kejaksaan Agung telah menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook untuk Program Digitalisasi Pendidikan tahun 2019–2022. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Nurcahyo Jungkung Madyo, menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti yang cukup mengenai keterlibatan Nadiem. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nadiem akan mendekam selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Atas perbuatannya, Nadiem disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan penetapan ini, total sudah ada lima orang tersangka dalam perkara korupsi Chromebook. Selain Nadiem, empat nama lainnya adalah Jurist Tan, mantan Staf Khusus Mendikbudristek; Ibrahim Arief, mantan konsultan Kemendikbudristek; Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud tahun 2020–2021; dan Mulatsyah, Direktur Sekolah Menengah Pertama sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran Kemendikbud tahun 2020–2021. (aag)

Dosen Hukum Pidana UI sebut Jokowi Berpotensi Ikut Bertanggung Jawab di Kasus Nadiem, Ini Aturan Hukumnya

Berita Terkait

Buntut Panjang Kasus Ijazah Jokowi, Gelar Perkara Khusus Bakal Digelar Besok Senin 15 Desember 2025

Turuti Permintaan Roy Suryo Cs, Polda Metro Jaya Bakal Gelar Perkara Khusus Kasus Ijazah Jokowi Pekan Depan

Pernyataan Jokowi soal Isu Ijazah Mencengangkan Publik: Semua Dilakukan untuk Apa?

Roy Suryo Balik Tantang Jokowi yang Mengaku Tahu Orang Besar di Balik Kasus Ijazah Palsu: Sudah Bisa Ditebak

Topik Terkait

Nadiem

Jokowi

Febby Mutiara Nelson

Dosen Hukum Pidana Ui

Laptop Chromebook

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Dpr

Polda Metro Jaya