news

Daerah

Bola

Sport

Gaya Hidup

Video

Tvone

Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus.
Sumber :
  • Tim tvOnenews/Abdul Gani Siregar

Deddy Sitorus Sentil Bupati Pati yang Ngotot Dongkrak PAD Lewat Kenaikan Pajak: Cara Gampang Tapi Berisiko

Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menyoroti langkah sejumlah Pemda yang memilih menaikkan pajak, termasuk PBB, sebagai cara cepat meningkatkan PAD.
Jumat, 15 Agustus 2025 - 09:57 WIB
Reporter:
Editor :

Jakarta, tvOnenews.com — Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menyoroti langkah sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang memilih menaikkan pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebagai cara cepat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia menilai cara tersebut justru berpotensi menimbulkan persoalan besar di masyarakat.

“Itu pemda-pemda berusaha meningkatkan PAD. Meningkatkan PAD dengan cara apa? Dengan cara yang paling gampang, gak perlu orang pintar, menaikan pajak. Saya kira itu yang akan menimbulkan persoalan di banyak daerah,” kata Deddy di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).

Deddy mencontohkan kasus di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di mana Bupati Sudewo mendapat protes keras akibat menaikkan PBB hingga 250 persen. Ia mengingatkan bahwa kebijakan serupa juga terjadi di daerah lain.

Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya lebih inovatif dalam menggenjot PAD, bukan hanya mengandalkan kenaikan pajak. Ia juga menekankan perlunya efisiensi anggaran daerah.

“Saya kira pemerintah daerah harus lebih hati-hati dan menggunakan inovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dan tentu karena efisiensi dari pemerintah pusat, mau tidak mau, belanja yang bersifat tidak berkaitan langsung dengan belanja publik dan operasional itu harus dipangkas,” ujarnya.

Deddy memperingatkan bahwa jika tren pemangkasan transfer ke daerah berlanjut, dampaknya akan dirasakan luas.

“Kalau ini berkepanjangan tentu akan memberi persoalan pada kita semua,” tegasnya.

Soal batas pajak, ia menekankan bahwa yang terpenting adalah mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

“Pajak itu digunakan supaya pelayanan publik bisa jalan. Tetapi untuk mendapatkan pajak perlu ekonomi bergerak. Untuk ekonomi bergerak tentu tidak bisa dengan pajak yang sangat tinggi tanpa ada stimulus yang lain-lain. Jadi ini harus hati-hati,” tuturnya. (agr/ree)

Berita Terkait

Topik Terkait

Saksikan Juga

11:47
15:11
07:39
18:33
03:26
01:19

Viral