Polda DIY Serahkan Enam Tersangka Kasus Tanah Mbah Tupon ke Kejaksaan

Jakarta, tvOnenews.com - Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyerahkan enam dari tujuh orang tersangka kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Tupon Hadi Suwarno alias Mbah Tupon ke Kejaksaan Tinggi DIY. Kepala Bidang Humas Polda DIY Komisaris Besar Polisi Ihsan dalam keterangannya di Yogyakarta, Kamis, mengatakan penyerahan tersangka beserta barang bukti menandai masuknya perkara ke tahap II dan selanjutnya menjadi kewenangan jaksa penuntut umum. "Penyidik Ditreskrimum Polda DIY telah menyerahkan enam tersangka berikut barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi DIY pada 12 Agustus 2025. Ini bentuk komitmen kami untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan kami akan terus mengawal proses hukumnya," kata Ihsan mengutip Antara pada Kamis. Ihsan menyebut satu tersangka lainnya belum diserahkan ke kejaksaan karena berkas perkaranya belum dinyatakan lengkap atau P21. Ia menegaskan Polda DIY berkomitmen terhadap perlindungan hak-hak masyarakat, khususnya dalam hal kepemilikan tanah yang sah secara hukum dengan memberantas praktik mafia tanah. Ihsan pun mengimbau masyarakat mewaspadai berbagai modus penipuan atau penggelapan tanah serta tidak ragu melapor ke polisi jika menemukan indikasi praktik mafia tanah di wilayahnya. Kasus tersebut berawal dari laporan yang dibuat pada 14 April 2025, dengan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan melalui modus pecah bidang terhadap objek Sertifikat Hak Milik (SHM) milik korban. Mbah Tupon, warga Ngentak, Bangunjiwo menjadi korban penggelapan sertifikat tanah, setelah sertifikat tanah miliknya seluas 1.655 meter persegi diketahui beralih nama menjadi milik orang lain dan dijadikan agunan kredit Rp1,5 miliar di sebuah lembaga keuangan tanpa sepengetahuannya. Dalam kasus itu, penyidik Polda DIY menetapkan tujuh tersangka berinisial BR, Tk, VW, Ty, MA, IF, dan AH yang diduga berperan dalam menguasai tanah korban secara melawan hukum. Para tersangka dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, dan Pasal 266 KUHP tentang keterangan palsu dalam akta otentik. Mereka juga dijerat dengan Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Ancaman pidananya bervariasi, mulai dari empat hingga tujuh tahun penjara untuk tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pemalsuan, serta maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar untuk pencucian uang.(ant/ree)

Polda DIY Serahkan Enam Tersangka Kasus Tanah Mbah Tupon ke Kejaksaan

Berita Terkait

Tingkatkan Kemampuan dan Keterampilan Konservator Museum, Keraton Yogyakarta Gelar Pawiyatan Konservasi

3 Destinasi Wisata Akhir Tahun di Yogyakarta yang Rawan Longsor

Jembatan Kabanaran Diyakini Mampu Dongkrak Pertanian-Pariwisata Selatan DIY

Pakar Bencana UGM Dwikorita Karnawati Sebut Multi-Bencana di Sumatra Perlu Mekanisme Penanganan Khusus

Topik Terkait

Yogyakarta

Mafia Tanah

Mbah Tupon

Kejaksaan Tinggi Diy

Jaksa Penuntut Umum

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Dpr

Polda Metro Jaya