Kabar Terbaru Kasus Vina Cirebon, Kuasa Hukum Tak Bisa Berdiam Diri Perjuangkan Keadilan 7 Terpidana Buntut PK Ditolak

Jakarta, tvOnenews.com - Kuasa hukum dan pendamping tujuh terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso masih memperjuangkan keadilan kliennya.

Langkah Jutek Bongso agar tujuh terpidana dalam kasus Vina Cirebon alias Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana atau Eky bebas dari penjara.

Keinginan kuasa hukum tujuh terpidana tersebut langsung diungkap melalui unggahan YouTube pribadinya beberapa waktu lalu.

"Sudah sekian bulan tidak mendapatkan update tentang penanganan tujuh terpidana Vina dan Eky di Cirebon," ungkap Jutek Bongso dalam keterangannya dikutip tvOnenews.com dari kanal YouTube Jutek Bongso Pasopati Lawfirm, Senin (21/7/2025).

Jutek Bongso selaku ketua tim kuasa hukum menegaskan, ia tetap menunjukkan komitmennya mendampingi tujuh terpidana.

Menurutnya, tujuh terpidana tidak dapat keadilan setelah putusan permohonan Peninjauan kembali (PK) ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).

"Kami sampaikan bahwa, kami tidak diam. Sampai hari ini tadi sore saya masih membahas, masih mengupayakan bersama tim apa yang terbaik bisa kita lakukan," ujarnya.

Ia menyampaikan hal ini akibat banyak komentar dan spekulasi liar yang menyebutkan tim kuasa hukum telah dimanfaatkan pihak tertentu.

Akibatnya, tim kuasa hukum dianggap melempem. Jutek Bongso menegaskan, pihaknya tidak kendor demi keadilan tujuh terpidana.

Tujuh terpidana divonis penjara seumur hidup, di antaranya Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana.

"Karena belum membuahkan hasil, kami tidak mau ini menjadi konsumsi memberikan harapan-harapan terus setiap kali saya tampil," lanjutnya.

Perjuangan tim kuasa hukum sangat berat, upaya pembebasan tujuh terpidana membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

"Tapi, kami berupaya secepatnya. Percayalah, tim, saya terutama dengan teman-teman menangani ini adalah utang kami yang akan kami lunasi kepada tujuh terpidana," tegasnya.

Tim kuasa hukum saat ini tengah mengambil langkah mengajukan PK2 dan menggunakan cara hukum lainnya sesuai dengan Undang-Undang (UU).