BPS Kok Tunda Rilis Data Kemiskinan Sih? Ada Apa?

Jakarta, tvOnenews.com — Keputusan Badan Pusat Statistik (BPS) menunda rilis data angka kemiskinan secara mendadak menuai kritik tajam dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Maria Yohana Esti Wijayati, mempertanyakan alasan di balik penundaan tersebut, yang semestinya diumumkan ke publik pada Selasa (15/7/2025) pukul 11.00 WIB. Alih-alih menyampaikan data sesuai jadwal, BPS baru mengumumkan penundaan pada pukul 10.13 WIB, hanya kurang dari satu jam sebelum konferensi pers berlangsung. “Kami tentu ingin mengetahui sekaligus meminta klarifikasi mengapa penyampaian data itu ditunda. Tanggal itu penting karena kami butuh data sebagai acuan,” tegas Esti saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Gedung DPR RI, Kamis (17/7/2025). Data BPS Jadi Rujukan Utama, Kenapa Bisa Ditunda? Keterlambatan penyampaian data ini dinilai tidak bisa dianggap sepele. Esti mengingatkan bahwa data dari BPS merupakan sumber rujukan utama bagi berbagai pihak, mulai dari kementerian, lembaga negara, hingga masyarakat. Bahkan, data tersebut menjadi pijakan utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Kalau datanya terlambat atau tidak tepat, maka proses perencanaan pembangunan, penganggaran, hingga evaluasi bisa ikut terdampak,” ujarnya. Ketimpangan Data: Literasi Jadi Sorotan Kritik terhadap BPS tak berhenti pada penundaan rilis angka kemiskinan. Esti juga mengungkapkan adanya ketidaksesuaian data antar lembaga, salah satunya terkait target literasi membaca. Komisi X mencatat target literasi membaca tahun 2026 dipatok 65,89%, padahal data dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) menunjukkan bahwa tingkat literasi pada 2024 sudah mencapai 72,44%. “Berarti kami salah mencantumkan target 2026. Ini jadi problem karena kami sudah ketuk palu di Rapat Banggar. Lalu siapa yang harus memperbaiki data ini?” ungkap Esti. Esti: Jangan Ada 'Data Pesanan' di Lembaga Statistik Negara Lebih lanjut, Esti juga mewanti-wanti agar BPS tetap menjaga integritas dan netralitas dalam menyusun data. Ia mengingatkan bahwa data statistik tidak boleh dibuat berdasarkan “pesanan” pihak tertentu yang ingin memanipulasi situasi daerah demi kepentingan politis atau anggaran. “Jangan sampai data BPS dibuat seolah-olah angka kemiskinan tinggi agar bantuan banyak, atau sebaliknya, angka putus sekolah direkayasa supaya program bisa masuk. Ini bahaya,” tandasnya. Apa Respons BPS? Hingga berita ini diturunkan, BPS belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan penundaan pengumuman data kemiskinan tersebut. Kepala BPS Amalia Adininggar yang hadir dalam rapat belum menyampaikan pernyataan terbuka dalam forum soal isu ini. Publik pun kini menunggu klarifikasi transparan dari BPS—bukan hanya soal waktu rilis data kemiskinan, tapi juga akurasi dan integritas seluruh data statistik nasional yang menjadi basis pengambilan kebijakan publik. (nsp)

BPS Kok Tunda Rilis Data Kemiskinan Sih? Ada Apa?

Apa Respons BPS?

Berita Terkait

Kemensos Terapkan Paradigma Baru Dalam Mengelola Data Kemiskinan

Penembakan Massal Brutal di Pantai Australia: 12 Orang Tewas

Eks Manajer Valentino Rossi Yakin Marc Marquez Tinggalkan Ducati untuk Kembali Perkuat Honda

Sakit Hati Anggota DPR RI Ini Lihat Brutalnya 6 Polisi Keroyok Dua Mata Elang di Kalibata: Saya Minta Kapolri Tindak Tegas, Pecat

Topik Terkait

Bps Tunda Data

Data Kemiskinan

Dpr Kritik Bps

Data Statistik Nasional

Penundaan Data Publik

Transparansi Data

Integritas Statistik

Rilis Data Ditunda

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Dpr