Hilirisasi Emas jadi Kunci Kedaulatan RI, Pegadaian Siap Fasilitasi Tambang Rakyat

Pegadaian juga mendorong agar pemerintah turut ambil peran dalam menyusun kebijakan strategis.

Beberapa usulan yang disampaikan antara lain penyederhanaan proses legalitas Izin Pertambangan Rakyat (IPR) melalui koperasi atau BUMDes, pemberian insentif seperti pembebasan PPN dan bea ekspor bagi emas bersertifikat dari tambang legal.

"(Ada juga) fasilitasi transisi dari tambang ilegal ke legal disertai pelatihan keselamatan kerja dan lingkungan, pembangunan infrastruktur hilirisasi seperti mini refinery, pusat penyimpanan, dan laboratorium sertifikasi emas," terang Mufri.

Dengan pendekatan terintegrasi tersebut, potensi emas Indonesia diyakini mampu menjadi penopang ekonomi nasional.

"Pegadaian siap mengambil peran sebagai katalis dalam transformasi ini, yang didukung adanya pemurnian emas dari Pegadaian yang dikelola oleh anak perusahaan pegadaian yaitu PT Pegadaian Galeri Dua Empat (G24)," pungkasnya.

Adapun diketahui, berdasarkan US Geological Survey, pada tahun 2022 cadangan emas Indonesia mencapai 2.600 ton, menempatkan Indonesia di peringkat keenam dunia.

Produksi tambang dalam negeri pada 2023 sekitar 100 ton, dengan estimasi produksi global mencapai 3.300 ton pada 2024. (rpi/raa)