Prabowo Siap Ketok Palu Sengketa 4 Pulau di Aceh: Tak Sulit Diselesaikan!

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI, Prabowo Subianto, akan segera mengambil keputusan untuk menyelesaikan sengketa empat pulau di wilayah Aceh yang menjadi silang pendapat antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. “Presiden akan segera mengambil keputusan secepatnya dan dengan mempertimbangkan aspirasi-aspirasi maupun proses historis, proses administrasi yang sudah dijalankan selama ini,” ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025). Hasan menegaskan bahwa kedaulatan atas suatu wilayah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah hanya memiliki hak atas wilayah secara administratif, bukan kedaulatan atas teritorial negara. Ia mengakui adanya perbedaan pandangan antara Aceh dan Sumut terkait status empat pulau tersebut. Namun, ia memastikan penyelesaian akan ditempuh oleh Presiden secara langsung. “Ada aspirasi-aspirasi yang berbeda antara dua daerah di dalam NKRI tentang pulau-pulau tertentu, maka ini diambil oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden mengambil langsung dan dijadikan secepatnya akan diselesaikan,” ucap Hasan. Hasan optimistis persoalan ini bisa dirampungkan tanpa polemik besar karena bukan melibatkan pihak luar. “Kan kita tidak bersengketa dengan pihak luar,” tegasnya. “Ini harusnya tidak sulit untuk diselesaikan, bisa diselesaikan dengan cara dingin, dengan cara yang baik-baik, karena kita berdialog, berdiskusi sebagai sesama anak bangsa,” lanjutnya. Sengketa ini sebelumnya disorot Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK). Ia mengingatkan bahwa status keempat pulau telah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 1956 dan perjanjian Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2005. “Mengenai perbatasan itu, ada di Pasal 11 yang berbunyi ‘Perbatasan Aceh, merujuk pada perbatasan 1 Juli tahun 1956’,” kata JK di kediamannya di Jakarta Selatan, Jumat (13/6/2025). JK menyebut keempat pulau secara historis berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil, meski secara geografis lebih dekat ke Sumatera Utara. Ia menyebut hal semacam itu wajar dalam pembagian administratif di Indonesia. “Contohnya, di Sulawesi Selatan, ada pulau yang dekat NTT, tapi tetap Sulawesi Selatan, walaupun dekat juga NTT. Itu biasa,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa perjanjian Helsinki tidak menghendaki pemekaran wilayah di Aceh seperti yang terjadi di Papua. “Kalau ada pemekaran lagi di Aceh maka terpecah Aceh. Timbul lagi masalah baru. Jadi, pemerintah setuju,” tandas JK. (agr/muu)

Prabowo Siap Ketok Palu Sengketa 4 Pulau di Aceh: Tak Sulit Diselesaikan!

Berita Terkait

Hercules TNI Terbangkan 14 Ton Cabai Hasil Panen Petani Bener Meriah Menuju Kota Medan

Pelindo Petikemas Gratiskan Biaya Layanan Bantuan Bencana Aceh dan Sumatra

Gubernur Aceh Sampaikan Terima Kasih atas Bantuan Bapanas, Mualem Sebut Salah Satu yang Terbesar

Update Korban Banjir Sumatera: 1.068 Jiwa Meninggal, 190 Orang Belum Ditemukan

Topik Terkait

Prabowo

Hasan Nasbi

Sengketa Empat Pulau

Aceh

Sumatera Utara

Saksikan Juga

Akses Jalan Hancur, Bupati Aceh Tengah Beberkan Sulitnya Kirim Logistik ke Warga

KPK Dalami Dugaan Dana Nonbudgeter Rp200 Miliar Mengalir ke Ridwan Kamil

Penampakan Wilayah Bener Meriah, 917 Warga Masih Terisolasi

Dengarkan Keluhan Korban, Wapres Gibran Tinjau Wilayah Terdampak Bencana di Aceh

Tim SAR Gabungan kembali Evakuasi Satu Korban Tewas Bencana Banjir di Tapteng

Huntara Dibangun Secara Bertahap untuk para Korban Bencana di Sumatra | Breaking News

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Banjir