PBNU Terseret Kisruh Tambang Nikel di Raja Ampat? Usai Gus Fahrur jadi Anggota Dewan Komisaris PT Gag Nikel..

Jakarta, tvOnenews.com - Polemik pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini menyeret Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Pasalnya, Ketua PBNU Bidang Keagamaan, KH Ahmad Fahrur Rozi diketahui sebagai anggota Dewan Komisaris PT Gag Nikel, perusahaan tambang nikel di Raja Ampat tersebut. PBNU menegaskan tak pernah memberi rekomendasi jabatan komisaris kepada individu, baik anggota maupun pengurus untuk menduduki jabatan tertentu di perusahaan, termasuk PT Gag Nikel. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf di Jakarta, Kamis (12/5/2025). Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus YahyaSumber : PBNU "PBNU tidak pernah memberikan rekomendasi jabatan kepada individu, termasuk komisaris. Jika ada pengurus PBNU yang berbisnis atau menjabat di luar, itu merupakan urusan pribadi, bukan atas nama organisasi," kata Yahya. Ia menegaskan, jajaran PBNU selama ini sudah banyak yang menjalankan bisnis, namun itu sepenuhnya kewenangan di luar organisasi. Selama ini, PBNU hanya memberi rekomendasi untuk sekolah. "Jadi pada intinya kalau soal pribadi dari pengurus itu tanya sendiri ke yang bersangkutan, PBNU tidak pernah mengeluarkan rekomendasi apapun terkait jabatan apapun, tidak ada satupun surat rekomendasi PBNU untuk jabatan apapun di manapun, yang ada itu rekomendasi untuk sekolah, bagi yang mau sekolah, minta rekomendasi PBNU itu kita kasih rekomendasi," paparnya. Sebelumnya, Ahmad Fahrur Rozi telah memberikan klarifikasi bahwa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris PT Gag Nikel merupakan urusan pribadi dan tidak terkait dengan organisasi PBNU. Ia juga menegaskan bahwa Pulau Gag bukan destinasi wisata, melainkan wilayah dengan izin usaha pertambangan resmi yang dikelola di bawah PT Gag Nikel. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi atau yang akrab disapa Gus FahrurSumber : Istimewa Lokasi pertambangan tersebut berjarak sekitar 40 km dari Piaynemo, atau lokasi destinasi wisata Raja Ampat. Pemerintah juga secara resmi telah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan di kawasan Raja Ampat pada Selasa (10/6). Empat perusahaan tersebut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining. Pencabutan IUP dilakukan karena empat perusahaan terbukti melanggar ketentuan lingkungan, serta kawasan geopark atau taman bumi.(ant)

PBNU Terseret Kisruh Tambang Nikel di Raja Ampat? Usai Gus Fahrur jadi Anggota Dewan Komisaris PT Gag Nikel..

Berita Terkait

PBNU Minta Gus Yahya Tempuh Majelis Tahkim Jika Tak Terima Hasil Rapat Pleno

PBNU di Bawah Kepemimpinan Zulfa Mustofa Gelar Rapat Gabungan, Bahas Muktamar

Polemik Penunjukan KH Zulfa Mustofa Sebagai Pj Ketum PBNU, Ini Penjelasan Gus Kikin

Muhammad Nuh Ditunjuk PBNU Menjadi Katib Aam

Topik Terkait

Pbnu

Raja Ampat

Pertambangan Nikel

Ahmad Fahrur Rozi

Pt Gag Nikel

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Dpr