Ogah Jadi Ketum PPP, Jokowi Lebih Tertarik di PSI

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) ogah jadi Ketum PPP. Namun, Jokowi lebih tertarik di PSI. 

Hal ini ia katakan, saat menanggapi wacana pencalonannya sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjelang Muktamar PPP 2025.

Akan tetapi, Jokowi dengan tegas menyebutkan dirinya tidak tertarik.

“Enggaklah. Di PPP saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi,” ungkap Jokowi saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat (6/6/2025).

Menurut Jokowi, banyak nama tokoh PPP yang layak memimpin partai berlambang Kakbah itu. Ia menilai dirinya tidak lebih baik dibanding kader-kader internal PPP yang telah muncul sebagai bakal calon ketua umum.

“Banyak ini calon yang sudah beredar kan banyak. Banyak sekali,” bebernya.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi justru melontarkan pernyataan menarik dengan menyebut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai pilihan politiknya.

“Saya di PSI aja,” celetuknya sembari tersenyum.

Ketika ditanya apakah ada kemungkinan dirinya bergabung dengan partai politik lain di luar PSI, Jokowi mengaku belum memikirkannya.

“Ya enggak tahu. Di PSI dicalonkan juga belum,” ucapnya santai.

Diketahui, wacana Jokowi menjadi ketua umum PPP mencuat menjelang Muktamar PPP 2025, yang akan memilih ketua umum baru.

Ketua Mahkamah Partai PPP, Ade Irfan Pulungan mengatakan usulan tersebut datang dari internal partai karena menilai Jokowi sebagai figur yang mampu mengangkat kembali elektabilitas PPP yang pada Pemilu 2024 gagal lolos ke Senayan.

“Insya Allah kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, Insya Allah PPP kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR,” beber Irfan.

Menurut Irfan, Jokowi memiliki rekam jejak panjang dalam politik dan pemerintahan, serta memahami dinamika internal PPP. Hal tersebut dianggap sebagai modal penting dalam membenahi partai.

“Tentu sosok-sosok seperti itu saya pikir cukup capable jika PPP dipimpin oleh orang yang sudah memiliki pengalaman politik dan pemerintahan yang cukup panjang,” kata Irfan.

Bahkan, dia menegaskan, PPP membutuhkan pemimpin yang tidak hanya populer, tetapi juga memiliki kapabilitas restrukturisasi organisasi partai untuk menghadapi Pemilu 2029. (aag)