Isu Penutupan PLTU Suralaya, Daulat Energy: Tantangan Transisi Energi

“Momentum ini semestinya cukup untuk merevisi arah kebijakan ketenagalistrikan, dan menata ulang prioritas pembangkit berdasarkan efisiensi, emisi, dan kontribusinya terhadap bauran energi nasional,” tutur Ridwan.

Dalam konteks geopolitik dan komitmen iklim global seperti Paris Agreement, Ridwan menambahkan bahwa kebijakan transisi energi Indonesia harus dibangun berdasarkan kemandirian dan rasionalitas ekonomi, bukan tekanan internasional semata.

Skema mothballing memberikan fleksibilitas tanpa mengorbankan pasokan. PLTU Suralaya bisa tetap difungsikan kembali saat dibutuhkan—misalnya saat beban puncak atau gangguan sistemik. Namun hingga saat itu tiba, mengistirahatkan unit-unit tua adalah langkah efisien yang mendukung kesehatan publik dan keberlanjutan lingkungan.

Daulat Energy mendorong adanya sinergi antara kebijakan energi nasional dan realitas fiskal yang dihadapi. 

“Kita tak bisa hanya menunggu donor. Perlu roadmap yang realistis, bertahap, dan pro rakyat,” tandas Ridwan. (ebs)