Pengakuan Pedagang di Lahan Sengketa BMKG-GRIB Jaya , Sebenarnya Tak Yakin Buka Lapak Tapi Anak Buah Hercules Bilang Begini...

Jakarta, tvOnenews.com - Pedagang di lahan sengketa BMKG-GRIB Jaya mengaku sebenarnya sempat merasa tak yakin buka lapak di lokasi tersebut. Tapi anak buah Hercules bilang begini.

Ormas pimpinan Hercules, GRIB Jaya tengah bersengketa dengan BMKG atas kepemilikan lahan di Pondok Betung, Tangerang Selatan (Tangsel).

GRIB Jaya menyebut mereka membantu pihak ahli waris untuk menjaga lahan tersebut agar tak dibangun oleh BMKG.

Pihak ahli waris mengklaim memiliki surat girik dari kelurahan bukti kepemilikan lahan, sementara BMKG memiliki sertifikat dan rekomendasi dari Mahkamah Agung (MA).

Akhirnya pada Sabtu (24/5/2025) lalu, posko GRIB Jaya sekaligus palapak di lahan sengketa itu digusur oleh aparat.

Selama diduduki oleh ormas pimpinan Hercules itu, tanah tersebut disewakan kepada sejumlah pelapak. Mulai dari pedagang pecel lele, seafood, dan penjual hewan kurban.

Terungkap pula ketika penggusuran bahwa para pedagang membayar iuran kepada GRIB Jaya selama berjualan di lokasi itu.

Salah satu pedagang yang berjualan hewan kurban, Ina Wahyuningsih mengungkapkan awal mula ia bisa menduduki lahan sengketa tersebut.

Ia mengatakan, mulanya ia meminta izin kepada anggota GRIB Jaya bernama Jamal apakah diperbolehkan menggunakan sebagian lahan untuk menempatkan hewan kurban.

Sosok bernama Jamal itu kemudian menghubungi Yani, yakni pemimpin GRIB Jaya Tangsel.

"Waktu itu saya juga enggak kenal sama ketua Yani, akhirnya beliau telepon dan kita janjian," kata Ina, dikutip dari tayangan YouTube tvOnenews.

Setelah bertemu dengan Yani, Ina menyebut ketua GRIB Jaya Tangsel tersebut setuju soal penempatan hewan kurban dan pembukaan lapak.

Mereka pun kemudian bernegosiasi mengenai harga yang harus dibayar Ina kepada GRIB Jaya.

"Include minta 25 (juta). Akhirnya saya negosiasi akhirnya deal di angka Rp22 juta," kata Ina menjelaskan.

Jumlah tersebut sudah termasuk total yang harus dibayarkan oleh Ina, seperti biaya lahan dan perizinan dari aparat setempat.