Ramai Ormas Hercules GRIB Jaya Duduki Lahan BMKG, Ketua DPR: Kalau Berbau Premanisme Segera Bubarkan!

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta kepada pemerintah menindak tegas para organisasi masyarakat (Ormas) yang mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat.

Hal itu diungkapkan Puan menanggapi maraknya aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum Ormas, termasuk di antaranya soal menguasai lahan 127.780 Meter milik Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) di daerah Pondok Betung, Tangerang Selatan.

“Terkait Ormas kami minta pemerintah menindak tegas Ormas-Ormas yang mengganggu ketertiban. Apalagi kemudian meresahkan masyarakat,” kata Puan di Gedung DPR/MPR RI, Minggu (25/5).

Kemudian, Puan meminta pemerintah untuk mengevaluasi kegiatan para Ormas. Nantinya jika ditemukan kegiatan yang mengarah ke aksi premanisme, maka Ormas tersebut perlu dibubarkan.

“Dan mengevaluasi keterlibatan Ormas-Ormas yang kemudian berbau premanisme. Ya kalau memang kemudian itu berbau premanisme ya segera bubarkan,” terang Puan.

“Jangan sampai kemudian negara kalah dengan aksi-aksi premanisme. Ya itu jadi segera para penegak hukum melakukan evaluasi terkait dengan hal tersebut,” sambungnya.

Untuk diketahui, Polda Metro Jaya berhasil menangkap 17 preman yang menguasai lahan 127.780 Meter milik BMKG di daerah Pondok Betung, Tangerang Selatan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, sebanyak 17 preman yang diringkus terdiri dari anggota Ormas GRIB Jaya pimpinan Hercules dan orang yang mengaku sebagai ahli waris tanah tersebut.

“Ya dalam kegiatan operasi pereman ini setidaknya kami telah mengamankan ada 17 orang, 11 diantaranya adalah Oknum dari Ormas GJ, kemudian 6 diantaranya adalah ahli waris, yang mengaku sebagai ahli waris di tanah ini,” jelas Ade Ary, kepada wartawan, pada Sabtu (24/5).

Lebih lanjut, Ade Ary mengungkapkan, para pelaku menguasai lahan tanpa hak dan memberikan izin ke beberapa masyarakat untuk berjualan.

“Apa modus para preman ini? Mereka melakukan penguasaan lahan tanpa hak milik BMKG. Kemudian memberikan izin kepada beberapa pihak, beberapa pengusaha lokal, ada pengusaha pecel lele, pedagang hewan kurban, itu dipungut secara liar,” terang Ade Ary.

“Pengusaha pecel lele dipungut Rp3,5 juta per bulan. Kemudian dari pengusaha pedagang hewan kurban, itu telah dipungut Rp22 juta," sambungnya.